@misc{eprints8077,
           month = {April},
           title = {PERAN DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT 
TERHADAP UPAYA PEROLEHAN PAJAK DAERAH DI 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2003 - 2010},
          author = {Hernia Wati 0741021046},
            year = {2013},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8077/},
        abstract = {Abstrak










Setelah diberlakukannya aturan dan sistim pemerintah dengan otonomi daerah di 
seluruh Indonesia yang bertujuan untuk merubah pola penyelenggaraan sistem 
pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, baik langsung maupun tidak 
langsung dapat menyebabkan berbagai dampak. Perubahan ini antara lain sangat 
berdampak pada penyelenggaraan keuangan daerah, dimana setiap daerah 
otonomi harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan mengurangi 
ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat, daerah menjadi lebih 
mandiri.
Pada seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sangat 
mengandalkan bahwa sumber utama penerimaan daerah adalah dari  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dengan demikian dana perimbangan hanya sebagai pelengkap.
Pemberian transfer pusat sebagai dana perimbangan ini diharapkan agar daerah 
mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam 
mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu 
mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu 
mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang 
berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat 
meningkatkan kontribusi pelayanan terhadap pajak.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa transfer pemerintah pusat tidak 
meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tidak adanya pengaruh 
yang sgnifikan dari transfer pemerintah pusat terhadap upaya perolehan pajak
daerah di Kabupaten Lampung Barat 2003 - 2010. Hal ini dilihat dari proporsi 
transfer pusat terhadap (PAD) Kabupaten Lampung Barat masih sangat tinggi 
termasuk pajak daerah, Proporsi transfer pusat terhadap belanja daerah 
berpengaruh positif, Proporsi PAD Kabupaten Lampung Barat  tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, dan 
peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang tinggi. 
Hasil ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah belum tergali secara 
optimal mengoptimal dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih 
tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah..
Kata Kunci   : Penyelenggaraan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi 
desentralistik, baik langsung maupun tidak langsung dapat 
menyebabkan berbagai dampa}
}