@mastersthesis{eprints80892,
           month = {Desember},
           title = {KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {A?zhom  Ahmad Musthafa },
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/80892/},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab pemerintah
daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum
dan untuk mendeskripsikan kebijakan kota layak anak pemerintah kota bandar
lampung dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berhadapan dengan
hukum.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute
approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus
(case approach).
Hasil penelitian menunjukan : 1) pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam proses hukum melalui
berbagai upaya seperti perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan
reintegrasi sosial. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, pemerintah
diharapkan menyediakan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak,
termasuk fasilitas ramah anak dan dukungan professional; 2) Kebijakan Kota
Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pemenuhan Hak
Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi Program dan Kegiatan : a) Pusat
Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); b. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); c. Sosialisasi dan Edukasi
Mengenai Hak Anak; d. Penyediaan Rumah Aman Atau Lembaga Perlindungan
Anak Sementara; dan e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam
Perlindungan Anak.
Kata kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kota Layak Anak
(KLA), Pemerintah Daerah


This study aims to analyze the responsibility of local governments in
fulfilling and protecting the rights of children in conflict with the law and to
describe the child-friendly city policy of the Bandar Lampung city government in
implementing the fulfillment of the rights of children in conflict with the law.
This study uses the Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The
results of the study show: 1) local governments have a great responsibility in
protecting the rights of children involved in the legal process through various
efforts such as protection, legal assistance, rehabilitation, and social reintegration.
Based on the theory of state responsibility, the government is expected to provide
services that meet child protection standards, including child-friendly facilities
and professional support; 2) The KLA Policy of the Bandar Lampung City
Government in the Framework of Fulfilling the Rights of Children in Conflict
with the Law includes Programs and Activities: a) Family Learning Center
(PUSPAGA); b. Development of Integrated Service Units for the Protection of
Women and Children (UPT PPA); c. Socialization and Education Regarding
Children's Rights; d. Provision of Safe Houses or Temporary Child Protection
Institutions; and e) Increasing the Capacity of Law Enforcement Officers in Child
Protection.
Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Child-Friendly City
(KLA), Local Government.}
}