%0 Thesis
%9 Masters
%A Ahmad Musthafa , A’zhom 
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2024
%F eprints:80892
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN  HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK
%U http://digilib.unila.ac.id/80892/
%X Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab pemerintah  daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum  dan untuk mendeskripsikan kebijakan kota layak anak pemerintah kota bandar  lampung dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berhadapan dengan  hukum.  Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute  approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus  (case approach).  Hasil penelitian menunjukan : 1) pemerintah daerah memiliki tanggung  jawab dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam proses hukum melalui  berbagai upaya seperti perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan  reintegrasi sosial. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, pemerintah  diharapkan menyediakan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak,  termasuk fasilitas ramah anak dan dukungan professional; 2) Kebijakan Kota  Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pemenuhan Hak  Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi Program dan Kegiatan : a) Pusat  Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); b. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu  Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); c. Sosialisasi dan Edukasi  Mengenai Hak Anak; d. Penyediaan Rumah Aman Atau Lembaga Perlindungan  Anak Sementara; dan e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam  Perlindungan Anak.  Kata kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kota Layak Anak  (KLA), Pemerintah Daerah      This study aims to analyze the responsibility of local governments in  fulfilling and protecting the rights of children in conflict with the law and to  describe the child-friendly city policy of the Bandar Lampung city government in  implementing the fulfillment of the rights of children in conflict with the law.  This study uses the Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The  results of the study show: 1) local governments have a great responsibility in  protecting the rights of children involved in the legal process through various  efforts such as protection, legal assistance, rehabilitation, and social reintegration.  Based on the theory of state responsibility, the government is expected to provide  services that meet child protection standards, including child-friendly facilities  and professional support; 2) The KLA Policy of the Bandar Lampung City  Government in the Framework of Fulfilling the Rights of Children in Conflict  with the Law includes Programs and Activities: a) Family Learning Center  (PUSPAGA); b. Development of Integrated Service Units for the Protection of  Women and Children (UPT PPA); c. Socialization and Education Regarding  Children's Rights; d. Provision of Safe Houses or Temporary Child Protection  Institutions; and e) Increasing the Capacity of Law Enforcement Officers in Child  Protection.  Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Child-Friendly City  (KLA), Local Government.