%0 Generic
%A DINDA , AGITA PRASTIWI 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:81017
%I ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T  KEPATUHAN BANGLADESH TERHADAP UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 6.3 MENGENAI PENCEMARAN 
%U http://digilib.unila.ac.id/81017/
%X Pencemaran  air  di  Bangladesh  tetap  menjadi  tantangan  utama  meskipun negara ini telah meratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs) 6.3 pada tahun 2015  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  polusi  air,  mengelola  limbah  air  dengan aman, dan meningkatkan kualitas air. Dalam kurun waktu 2015–2022, pencemaran air di Bangladesh disebabkan oleh limbah industri Ready-Made Garments (RMG), praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan limbah domestik yang tidak terolah, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pencemaran  air  di  Bangladesh  akibat  ketiga sektor tersebut serta menganalisis kepatuhan Bangladesh terhadap SDGs 6.3.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis deskriptif dan teori kepatuhan (Compliance Theory) oleh Ronald B. Mitchell. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah Bangladesh,  dokumen  United  Nations,  jurnal  ilmiah,  serta  sumber  daring terpercaya. Analisis dilakukan menggunakan tiga indikator kepatuhan yang disebut public  policy  trichotomy,  yaitu  outputs,  outcomes,  dan  impacts.  Dengan  hasil analisis  bentuk  kepatuhan  Bangladesh  Terhadap  SDGs  6.3  menurut  Compliance Theory dari Ronald B Mitchell. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  Bangladesh  telah mengadopsi  kebijakan  seperti  National  Water  Policy  2018  dan  mengharuskan industri  membangun  Effluent  Treatment  Plant  (ETP),  implementasinya  masih menghadapi banyak hambatan. Faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum, dan  keterbatasan  sumber  daya  manusia  menjadi  tantangan  utama.  Di  sisi  lain, kolaborasi  dengan  lembaga  internasional  seperti  World  Bank  dan  Asian Development Bank memberikan dukungan finansial dan teknis untuk meningkatkan kualitas  air.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  kepatuhan terhadap  SDGs  6.3,  diperlukan  penguatan  tata  kelola  air,  peningkatan  kapasitas teknologi,  serta  kerja  sama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat internasional.    Kata Kunci: Bangladesh, pencemaran air, SDGs, Compliance Theory        Water  pollution  in  Bangladesh  remains  a  major  challenge  despite  the country's ratification of Sustainable Development Goals (SDGs) 6.3 in 2015 which aims  to  reduce  water  pollution,  safely  manage  wastewater  and  improve  water quality. In 2015-2022, water pollution in Bangladesh was caused by Ready-Made Garments  (RMG)  industry  effluents,  unsustainable  agricultural  practices,  and untreated  domestic  sewage,  which  adversely  affected  public  health  and  the environment. This research aims to describe water pollution in Bangladesh due to these  three  sectors  and  analyse  Bangladesh's  compliance  with  SDGs  6.3.  This research aims to describe water pollution in Bangladesh due to these three sectors and  analyse  Bangladesh's  compliance  with  SDGs  6.3.  This  research  uses  a qualitative  approach  with  descriptive  analysis  method  and  compliance  theory  by Ronald B. Mitchell. Mitchell. The data used is secondary data obtained from official Bangladesh government reports, United Nations documents, scientific journals, and reliable  online  sources.  The  analysis  was  conducted  using  three  indicators  of compliance  called  the  public  policy  trichotomy,  namely  outputs,  outcomes,  and impacts. With the results of the analysis of the form of Bangladesh's compliance with SDGs 6.3 according to Ronald B Mitchell's Compliance Theory. The results show  that  although  Bangladesh  has  adopted  policies  such  as  the  National  Water Policy  2018  and  requires  industries  to  build  Effluent  Treatment  Plant  (ETP),  its implementation still faces many obstacles. Factors such as lack of law enforcement, and  limited  human  resources  are  the  main  challenges.  On  the  other  hand, collaboration  with  international  agencies  such  as  the  World  Bank  and  Asian Development  Bank  provides  financial  and  technical  support  to  improve  water quality.  This  research  concludes  that  to  improve  compliance  with  SDGs  6.3, strengthening  water  governance,  improving  technological  capacity,  and  co- operation  between  the  government,  the  private  sector  and  the  international community are needed. Keywords: Bangladesh, water pollution, SDGs, Compliance Theory