%A   RIZANI
%T PERAN INTERVENSI NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION
DALAM MENDUKUNG COLLECTIVE ACTION
PENGELOLAAN RAJUNGAN DI PANTAI TIMUR LAMPUNG
%X Implementasi pengelolaan rajungan berkelanjutan membutuhkan dukungan dan
keterlibatan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan
melibatkan kelompok nelayan dalam berbagai program atau kegiatan.
Membangun keterlibatan kelompok nelayan tidaklah mudah, terdapat sejumlah
tantangan di antaranya tingkat pengetahuan, kesadaran dan kapasitas yang
dimiliki oleh nelayan itu sendiri. Kehadiran non governmental organization
(NGO) sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas
kelompok nelayan untuk melakukan tindakan bersama (collective action) menuju
pengelolaan rajungan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis implemenatasi kebijakan pengelolaan rajungan dan menganalisis
peran intervensi NGO dalam mendukung collective action kelompok nelayan di
Pantai Timur Lampung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui
metode participatory action research (PAR). Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), participant obseravation
dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan
menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA) untuk mengetahui
implementasi kebijakan pengelolaan rajungan. Selanjutnya, untuk mengetahui
peran intervensi NGO dalam collective action pengelolaan rajungan, peneliti
mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Barnes dan Learhoven (2013)
dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih
terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaaan rajungan
di antaranya: kepatuhan terhadap ketentuan ukuran tangkapan rajungan,
penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak selektif, dan perlindungan habitat
rajungan. Sementara dalam peran intervensi yang dilakukan oleh NGO menunjukkan perubahan yang fundamental terutama dalam aktivitas yang
berhubungan dengan karakteristik sumber daya alam dan kelompok, fungsi
collective action dan durabilitas collective action. Namun, masih dibutuhkan
peningkatan terhadap aspek kelembagaan dan manajerial organisasi, terutama
dalam membangun kepercayaan diri kelompok nelayan sebagai aktor penting
dalam pengelolaan rajungan. Pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi
sebagai opsi kebijakan diantaranya; pengembangan teknologi penangkapan dan
pengawasan, melakukan transisi alat tangkap dan memberikan reward atas
praktik-praktik baik yang dilakukan oleh kelompok nelayan. Selanjutnya,
aktivitas kampanye dan publikasi media dapat dikembangkan untuk mengetahui
collective action yang dilakukan oleh NGO dalam pengelolaan sumber daya alam,
terutama rajungan.
Kata kunci: Collective action, kebijakan, peran NGO, pengelolaan rajungan.

Implementation of sustainable crab management requires support and
involvement from various parties. One strategy that is carried out is to involve
fishermen groups in various programs or activities. Building the involvement of
fishermen groups is challenging, there are a number of challenges including the
level of knowledge, awareness and capacity of the fishermen themselves. The
presence of non-governmental organizations (NGOs) is critical for improving and
strengthening the capacity of fishermen groups to take collective action toward
sustainable crab management. The purpose of this study is to analyze the
implementation of crab management policies and analyze the role of NGO
intervention in supporting collective action of fishermen groups on the East Coast
of Lampung. The research was conducted with a qualitative approach through the
participatory action research (PAR) method. Data collection was carried out
through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and participant
observation and documentation studies. The data were gathered and evaluated
using the regulatory impact analysis (RIA) method to determine the effectiveness
of crab management policies. Furthermore, to determine the role of NGO
intervention in collective action for crab management, researchers refer to the
method developed by Barnes and Learhoven (2013) in natural resource
management. The results of the study indicate that there are still a number of
challenges in implementing crab management policies, including: compliance
with crab catch size provisions, the use of non-selective fishing gear, and
protection of crab habitat. Meanwhile, the role of intervention carried out by NGOs shows fundamental changes, especially in activities related to the
characteristics of natural resources and groups, the function of collective action
and the durability of collective action. However, improvements are still needed in
the institutional and managerial aspects of the organization, especially in building
the self-confidence of fishermen groups as important actors in crab management.
The government needs to develop various strategies as policy options including;
developing fishing and monitoring technology, transitioning fishing gear and
providing rewards for good practices carried out by fishing groups. Furthermore,
campaign activities and media publications can be developed to find out the
collective action carried out by NGOs in managing natural resources, especially
crabs.
Keywords: Collective action, policy, role of NGOs, crab management.
%D 2024
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints81025