<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA"^^ . "Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya\r\nadalah pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik\r\n(banparpol) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 2\r\nTahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Pemeriksaan\r\natas bantuan keuangan partai politik yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk\r\nuntuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban\r\nbantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang\r\nberlaku.\r\nTujuan penelitian untuk menganalisis peran BPK dalam melaksanakan\r\nkewenangannya pada pelaksanaan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik\r\nserta menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan nilai manfaat laporan\r\nhasil pemeriksaan (LHP) BPK guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara\r\nmelalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.\r\nMetode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif-Empiris dan\r\nPendekatan Perundang-Undangan, dengan data sekunder berupa data yang\r\ndiperoleh dari studi kepustakaan, bersumber dari literatur-literatur yang mencakup\r\ndokumen-dokumen resmi.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik\r\nyang bersumber dari APBD di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dilakukan\r\nsecara akuntabel. Ketidakpatuhan Partai Politik dalam pengelolaan banparpol pada\r\nTahun Anggaran 2021-2023 yang menjadi dasar pemberian kesimpulan “Tidak\r\nSesuai Kriteria” oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung paling banyak disebabkan\r\nkarena tidak memenuhi aspek pertanggungjawaban dan aspek prioritas. Hal\r\ntersebut berkaitan dengan aturan terkait pemberian rekomendasi yang tidak\r\nmengikat pada pemeriksaan banparpol yang berdampak tidak maksimalnya\r\nefektivitas laporan hasil pemeriksaan. BPK belum memaksimalkan kewenangan\r\nyang dimiliki dengan tidak pernah memberikan rekomendasi dan pemantauan\r\ntindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan tidak adanya rekomendasi, maka\r\nnilai manfaat laporan hasil pemeriksaan BPK tidak maksimal karena tidak ada daya\r\npaksa untuk melakukan perbaikan pengelolaan banparpol oleh partai politik.\r\nKata Kunci: Audit, partai politik, kepatuhan\r\n\r\nOne of the types of audits conducted by the Audit Board of Indonesia (BPK) is the\r\naudit of accountability reports on financial assistance for political parties\r\n(Banparpol) as mandated by Law No. 15 of 2004 and Law No. 2 of 2008, as\r\namended by Law No. 2 of 2011. The audit of financial assistance for political\r\nparties carried out by the BPK aims to provide conclusions regarding the\r\nconformity of accountability reports for political party financial assistance sourced\r\nfrom regional budgets (APBD) with applicable regulations.\r\nThe objective of this research is to analyze the role of the BPK in exercising its\r\nauthority in the implementation of political party financial assistance audits and to\r\nanalyze the factors that could optimize the benefits of the audit findings (LHP) to\r\nachieve state financial accountability through the audit of political party financial\r\nassistance accountability reports. The research method used is a Juridical\r\nNormative-Empirical study and a Statutory Approach, with secondary data\r\nobtained from library research sourced from literature that includes official\r\ndocuments.\r\nThe research findings show that the management of political party financial\r\nassistance sourced from the APBD in Lampung Province has not been fully carried\r\nout in an accountable manner. The non-compliance of political parties in managing\r\nBanparpol in the 2021-2023 Fiscal Year, which served as the basis for the BPK\r\nRepresentative of Lampung’s conclusion of “Non-Conformance,” was most often\r\ncaused by failures in accountability and prioritization aspects. This is related to the\r\nregulations regarding recommendations that are not binding in Banparpol audits,\r\nwhich results in the less-than-optimal effectiveness of audit findings. The BPK has\r\nnot maximized its authority by never providing recommendations or monitoring\r\nfollow-up actions on the audit results. In the absence of recommendations, the value\r\nof the audit findings is not maximized, as there is no enforceable power to make\r\nimprovements in the management of Banparpol by political parties.\r\nKeywords: Audit, political parties, compliance"^^ . "2024-12-11" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Nurwanti "^^ . "Isti "^^ . "Nurwanti Isti "^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (File PDF)"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP\r\nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA\r\nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #81131 \n\nPEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP \nBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA \nMEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .