TY  - THES
ID  - eprints81131
UR  - http://digilib.unila.ac.id/81131/
A1  - Isti , Nurwanti 
Y1  - 2024/12/11/
N2  - Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya
adalah pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
(banparpol) yang diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 2
Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Pemeriksaan
atas bantuan keuangan partai politik yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk
untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban
bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang
berlaku.
Tujuan penelitian untuk menganalisis peran BPK dalam melaksanakan
kewenangannya pada pelaksanaan pemeriksaan bantuan keuangan partai politik
serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan nilai manfaat laporan
hasil pemeriksaan (LHP) BPK guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara
melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif-Empiris dan
Pendekatan Perundang-Undangan, dengan data sekunder berupa data yang
diperoleh dari studi kepustakaan, bersumber dari literatur-literatur yang mencakup
dokumen-dokumen resmi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan keuangan partai politik
yang bersumber dari APBD di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dilakukan
secara akuntabel. Ketidakpatuhan Partai Politik dalam pengelolaan banparpol pada
Tahun Anggaran 2021-2023 yang menjadi dasar pemberian kesimpulan ?Tidak
Sesuai Kriteria? oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung paling banyak disebabkan
karena tidak memenuhi aspek pertanggungjawaban dan aspek prioritas. Hal
tersebut berkaitan dengan aturan terkait pemberian rekomendasi yang tidak
mengikat pada pemeriksaan banparpol yang berdampak tidak maksimalnya
efektivitas laporan hasil pemeriksaan. BPK belum memaksimalkan kewenangan
yang dimiliki dengan tidak pernah memberikan rekomendasi dan pemantauan
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Dengan tidak adanya rekomendasi, maka
nilai manfaat laporan hasil pemeriksaan BPK tidak maksimal karena tidak ada daya
paksa untuk melakukan perbaikan pengelolaan banparpol oleh partai politik.
Kata Kunci: Audit, partai politik, kepatuhan

One of the types of audits conducted by the Audit Board of Indonesia (BPK) is the
audit of accountability reports on financial assistance for political parties
(Banparpol) as mandated by Law No. 15 of 2004 and Law No. 2 of 2008, as
amended by Law No. 2 of 2011. The audit of financial assistance for political
parties carried out by the BPK aims to provide conclusions regarding the
conformity of accountability reports for political party financial assistance sourced
from regional budgets (APBD) with applicable regulations.
The objective of this research is to analyze the role of the BPK in exercising its
authority in the implementation of political party financial assistance audits and to
analyze the factors that could optimize the benefits of the audit findings (LHP) to
achieve state financial accountability through the audit of political party financial
assistance accountability reports. The research method used is a Juridical
Normative-Empirical study and a Statutory Approach, with secondary data
obtained from library research sourced from literature that includes official
documents.
The research findings show that the management of political party financial
assistance sourced from the APBD in Lampung Province has not been fully carried
out in an accountable manner. The non-compliance of political parties in managing
Banparpol in the 2021-2023 Fiscal Year, which served as the basis for the BPK
Representative of Lampung?s conclusion of ?Non-Conformance,? was most often
caused by failures in accountability and prioritization aspects. This is related to the
regulations regarding recommendations that are not binding in Banparpol audits,
which results in the less-than-optimal effectiveness of audit findings. The BPK has
not maximized its authority by never providing recommendations or monitoring
follow-up actions on the audit results. In the absence of recommendations, the value
of the audit findings is not maximized, as there is no enforceable power to make
improvements in the management of Banparpol by political parties.
Keywords: Audit, political parties, compliance
PB  - UNIVERSITAS LAMPUNG
M1  - masters
TI  - PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
AV  - restricted
ER  -