@misc{eprints81160,
           month = {Desember},
           title = {GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
DAN AKIBAT HUKUMNYA 
(Studi Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN jo. 785/PDT.G/2020/PN TNG)

},
          author = {VALENSIUS SIMBOLON ANDREAS},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/81160/},
        abstract = {Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh
seseorang atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau perbuatan oranglain yang dianggap melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Perbuatan melawan hukum yang terjadi kali ini dilakukan oleh
seorang Notaris, sehingga yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah
bagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukumterhadap notaris berdasarkan Putusan Nomor: 74/PDT/2021/PT BTN danbagaimana akibat hukum dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 
notaris.
 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukumnormatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan datadalam skripsi ini dengan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh selanjutnyadianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat
deskriptif.
 
Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: (1) Majelis Hakim Pengadilan NegerTangerang dengan Pengadilan Tinggi Banten mempunyai pertimbangan hukum
yang berbeda. Pertimbangan Hukum Tingkat Banding dianggap lebih tepat dalammemutuskan suatu pokok perkara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bantenberpendapat bahwa Romeo Ura tidak diikutsertakan dalam pihak yang berperkaraadalah sepenuhnya hak dari Penggugat karena tidak ada petitum yang memintapertanggungjawaban kepada Romeo Ura. (2) Setelah proses pemeriksaan yangdilakukan oleh MDPN Kota Tangerang yang dilanjutkan dengan 2 kali sidangpemeriksaan oleh MPWN Provinsi Banten, MPWN pun menyatakan bahwaTergugat telah terbukti melanggar Kode Etik Notaris sebagaimana telah diaturdalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan NotarisSehingga Tergugat dihukum mendapatkan Teguran Tertulis. Hal tersebut dijadikan
alat bukti oleh pihak Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum. 
Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Notaris, Akta
 An Unlawful Act Lawsuit is a lawsuit filed by a person or party who feels aggrieved
by the actions or deeds of another person that are considered unlawful or not in
accordance with applicable legal provisions. The unlawful act that occurred this
time was carried out by a Notary, so the problem in this thesis is how the legal
considerations are in a lawsuit for unlawful acts against a notary based on Decision
Number: 74/PDT/2021/PT BTN and what are the legal consequences in a lawsuit
for unlawful acts against a notary. 

The method used by the author in this thesis is normative legal research. The type of
data used is secondary data. The data collection technique in this thesis is with a
literature study. The data obtained are then analyzed qualitatively to obtain
descriptive writing results. 

The results of the research and discussion, namely: (1) The Panel of Judges of the
Tangerang District Court and the Banten High Court have different legal
considerations. Appellate Legal Considerations are considered more appropriate in
deciding a case. The Panel of Judges of the Banten High Court is of the opinion that
Romeo Ura was not included as a party to the case, which is entirely the Plaintiff's
right because there is no petitum that asks Romeo Ura to be held accountable. (2)
After the examination process carried out by the Tangerang City MDPN which was
continued with 2 examination hearings by the Banten Province MPWN, the MPWN
also stated that the Defendant had been proven to have violated the Notary Code of
Ethics as regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of Law No. 30 of 2004
concerning the Position of Notary in conjunction with Law No. 2 of 2014
concerning the Position of Notary. Therefore, the Defendant was sentenced to
receive a Written Warning. This was used as evidence by the Plaintiff to state that
the Defendant had committed an unlawful act. 
Keywords: Unlawful Acts, Notary, Deed. }
}