@misc{eprints81224, month = {Desember}, title = {KINERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG}, author = {BALQIS ANNISA }, address = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK }, year = {2024}, url = {http://digilib.unila.ac.id/81224/}, abstract = {Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan permohonan informasi publik untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan SOP, PPID memerlukan sarana dan prasarana juga sumber daya manusia untuk menciptakan kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan laporan tahunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung memiliki masalah dalam memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi dan tidak adanya sarana prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID sehingga interpretasi SOP belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator penilaian kinerja yang digunakan peneliti merujuk pada gagasan Jhon Miner yang mengungkapkan terdapat empat dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerja sama dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dikategorikan buruk. Dari keempat indikator hanya satu yang dikategorikan baik, yaitu indikator kerja sama dengan pihak lain. Adapun faktor yang menyebabkan buruknyanya kinerja PPID Badan Kesbangpol Provinsi Lampung adalah dikarenakan tidak adanya sarana prasarana yang lengkap, kurangnya pemahaman tugas-tugas pokok oleh sumber daya manusianya, peran pemimpin yang tidak maksimal, lingkungan kerja yang kurang mendukung dan tidak adanya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik. Kata kunci : Kinerja, Pelayanan, Penyediaan, Informasi Publik.} }