title: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR SENJATA API ILEGAL (Studi di Polres Lampung Timur)  
creator: TARULI RAHMAWATI  , BORU SILABAN
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Peredaran senjata Api ilegal di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan bayaknya muncul kasus-kasus dimasyarakat. Penggunaan senjata api ilegal juga menjadi perhatian srius bagi aparat penegak hukum. Peredaran senjata api ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan  yang sering terjadi di indonesia, termasuk di wilayah lampung timur. Dalam upaya meminimalisir penyebaran, senjata api ilegal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api. Namun, masi terdapat pelaku dengan sengaja dan tanpa izin memproduksi, menjual, memperoleh, atau memiliki senjata api. Karena meningkatnya kejahatan senjata api, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai tindakan untuk mencegah atau mengurangi pengguna senjata api dalam kejahatan.  Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis skripsi ini.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal di wilayah lampung timur mencakup poin-poin pertama yaitu tahap Formulasi Penegakan hukum terhadap pengedar senjata api ilegal menggunakan dasar hukum utama Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang dianggap cukup kuat dalam memberikan sanksi pidana. Kedua tahap Aplikasi, Polres Lampung Timur telah menerapkan prosedur hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga penuntutan. Ketiga tahap Eksekusi, melaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, penghancuran senjata ilegal. Dan faktor pengham-bat meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.  Saran penulis kepada penegak hukum pidana dalam tahap formulasi bahwa peraturan tersebut kurang spesifik dalam menghadapi peredaran senjata api ilegal yang kini ser-ing terjadi melalui jalur digital atau lintas negara. Tahap aplikasi Polres Lampung Ti-mur telah menerapkan prosedur hukum pidana, namun terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus ini. Tahap eksekusi Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar senjata api ilegal masih belum mem-berikan efek jera. Beberapa pelaku yang sudah dihukum kembali terlibat dalam keja-hatan serupa setelah selesai menjalani masa pidana. Serta pentingnya meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam mengatasi factor-faktor pengkambat.    Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengedar, Senjata Api.  
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-01-09
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81326/1/1.%20ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81326/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81326/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   TARULI RAHMAWATI , BORU SILABAN  (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR SENJATA API ILEGAL (Studi di Polres Lampung Timur).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/81326/