The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)
Abstrak Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang di dukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu Persesuaian antara alat-alat bukti dengan alat bukti, serta alat bukti dengan barang bukti. Sehingga Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini antara lain pertama Bagaimana ketentuan barang bukti dan alat bukti yang di atur dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kedua bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 112 dan 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dua orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan satu orang akademisi dari fakultas hukum Universitas Lampung. Hasil dari wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti sebagai pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan LEONARD DAVID bahwa alur penyelesaian dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika saling berhubungan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka perlu diberikan saran dalam skripsi ini, yaitu majelis hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum yang benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan, dan pengakuan terdakwa yang jujur serta jelas
ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang) (File PDF)
ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang) (Other)
HTML Summary of #8135 ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)