%0 Generic
%A 0212011144, HAJI MUNAWWARAH
%D 2008
%F eprints:8137
%T TANGGUNG JAWAB NEGARA AKIBAT  PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS DISEBABKAN  OLEH KEBAKARAN HUTAN  (STUDI PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA)
%U http://digilib.unila.ac.id/8137/
%X Abstrak    Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kawasan hutan terluas  di  dunia setelah  Brazil. Hutan Indonesia  berkurang  2,7  juta  hektar setiap  tahun.  Hutan  yang  awalnya  berjumlah  126,8  juta  hektar,  saat  ini  sudah  berkurang  sebanyak 72 %. Jumlah luas kerusakan hutan tersebut cenderung diakibatkan dari  penebangan  liar  (illegal  logging)  dan  kebakaran  hutan. Kebakaran  hutan dapat  terjadi akibat aktivitas alam dan aktivitas manusia. Asap akibat kebakaran hutan  telah  mengganggu  kesehatan,  transportasi  dan  ekonomi masyarakat regional  di  Asia  Tenggara. Tanggung  jawab  atas  pencemaran  udara  lintas  batas akibat  kebakaran  hutan akan terkait pada Articles  the  Responsibility  of  States  for  Internationally  Wrongful  Act 2001  dan The  Geneva  Convention  on  Long-Range  Transboundary  Air  Pollution 1979 serta ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze Pollution 2002. Indonesia juga telah berusaha melakukan pencegahan dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dengan  cara membuat Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Berkaitan  dengan  Kebakaran  Hutan  dan  atau  Lahan.  Adapun permasalahan yang diangkat skripsi ini yaitu dapatkah negara Indonesia  dimintai pertanggungjawaban negara terhadap peristiwa pencemaran udara lintas  batas  disebabkan  oleh  kebakaran  hutan. Untuk mendapatkan  jawaban tersebut,  maka  penulis  melakukan  suatu penelitian dengan menggunakan  pendekatan  normatif yuridis dan  eksplanatoris serta penyusunan  dengan  cara deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  bahwa pada kriteria  konsep  tanggung  jawab  negara  terdapat  unsur pelimpahan  kepada  negara yang  tidak  dipenuni karena tidak  ada  Haji Munawwarah  organ  negara  melakukan  kebakaran  hutan. Sebab  itu Indonesia  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  internasional. Pertanggungjawaban  negara  dapat  diminta  jika selama  pemerintah  Indonesia  tetap bersikap membiarkan  eksploitasi  kekayaan sehingga menimbulkan kebakaran  hutan  yang  merugikan  negara lain. Hingga  kini  Indonesia  tetap  melakukan  tindakan  aktif sebagai  pemuasan  (satisfaction) seperti melakukan  permohonan  maaf  kepada  negara  korban  dan  bekerjasama  dalam  pemadaman  api serta pembuatan  aturan  yuridis.  Konvensi Genewa 1979 memuat ketentuan tanggung jawab negara sesuai dengan  Deklarasi  Stockholm  1972.  Disisi  lain ASEAN Agreement  on  Transboundary  Haze Pollution sebagai  aksi  politis  pertanggungjawaban  negara regional  dan  hingga  saat  ini masih  proses  rafitikasi  hukum  formil  Indonesia. Diperlukan  kebijakan pembenahan peraturan-peraturan mengenai pemeliharaan  hutan  agar  terhindar dari kebakaran hutan dan juga pengaturan mengenai lingkungan hidup,  serta mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.  Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Pencemaran Udara Lintas Batas,  dan Kebakaran Hutan.