title: PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM REQUISITOR PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK creator: Wisnu , Hamboro subject: 340 Ilmu hukum description: Pelaksanaan restitusi belum banyak dipahami oleh korban kejahatan, mekanisme pelaksanaan restitusi juga masih memiliki beberapa kendala yakni salah satunya mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundangundangan. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana pemenuhan hak dalam requisitor dalam penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan sesudah adanya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022, kemudian bagaimana hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (incracht), dan bagaimana kebijakan yang dilakukan penegak hukum dengan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang telah dikabulkan oleh majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan efektifitas hukum, kemudian diolah dan dianalisis Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam pemenuhan hak requisitor dalam penerapan hukum terhadap korban kekerasan seksual sesudah adanya UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 terdapat mekanisme yang mengatur tentang penyitaan harta kekayaan terpidana, kemudian hambatan dan kendala dalam pelaksanaan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum (incracht) adalah terkadang korban tidak bisa membuktikan kerugiannya atau bukti tersebut hilang, tercecer atau ketidak cukupan harta terpidana, terkait dengan praktik pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.Sgl Tanggal 15 September 2022 pernah mengabulkan restitusi kemudian Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan surat perintah penyerahan denda merealisasikanya kepada korban. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak untuk menyediakan layanan dukungan yang memadai. Kemudian Transparansi dalam proses pemberian restitusi sangat penting, untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuannya dan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak untuk menerima restitusi. Kampanye edukasi dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor. Sosialisasi juga harus mencakup informasi tentang proses hukum dan dukungan yang tersedia bagi korban. Kata Kunci: Hak Restitusi, Requisitor, Kekerasan Seksual The implementation of restitution is not widely understood by victims of crime, the mechanism for implementing restitution also still has several obstacles, one of which is that the implementation mechanism has not been clearly regulated by laws and regulations. The problem in writing this thesis is How to fulfill the rights of the requisitor in the application of the law to victims of sexual violence and after the enactment of Law Number 12 of 2022, then what are the obstacles and constraints in the implementation of restitution after the decision has legal force (incracht), and what policies are implemented by law enforcement with the existence of restitution for victims of sexual violence against children that have been granted by the panel of judges. This study uses a normative and empirical juridical approach. Normative research is conducted on theoretical matters of legal principles, while the empirical approach is carried out to study the law in reality, both in the form of opinions, attitudes and legal behavior based on legal identification and legal effectiveness, then processed and analyzed. The results of this study in fulfilling the requisitor's rights to apply the law to victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022, there is a mechanism that regulates the confiscation of the convict's assets, then the obstacles and constraints in implementing restitution after a legally binding decision (incracht) are that sometimes the victim cannot prove their losses or the evidence is lost, scattered or the convict's assets are insufficient, related to the practice of granting restitution at the Sungailiat District Court Number 99 / Pid.Sus / 2022 / PN.Sgl dated September 15, 2022, once granted restitution and the South Bangka District Attorney's Office with an order to hand over the fine realized it to the victim who was entitled to receive it to be used as it should. The suggestions that can be conveyed in this study are that the Government and law enforcement agencies must work together with psychologists, counselors, and child protection agencies to provide adequate support services. Then Transparency in the restitution process is very important, to ensure that the funds received are used according to their intended purpose and it is important to increase public awareness of the right to receive restitution. Educational campaigns can help reduce stigma against victims and encourage more victims to report. Socialization should also include information about the legal process and support available to victims. Keywords: Right to Restitution, Requisitor, Sexual Violence date: 2024-12-18 type: Tesis type: NonPeerReviewed format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/81386/1/ABSTRAK.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/81386/2/TESIS%20FULL.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/81386/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf identifier: Wisnu , Hamboro (2024) PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM REQUISITOR PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG. relation: http://digilib.unila.ac.id/81386/