<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN"^^ . "Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan\r\npenegakan hukum tanpa penjatuhan pidana sebagai upaya untuk mengurangi\r\novercrowded penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dengan meningkatnya\r\njumlah narapidana yang melebihi kapasitas, lembaga pemasyarakatan menghadapi\r\ntantangan serius dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial.\r\nMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan\r\npengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di Polresta\r\nBandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung\r\nKarang, dan Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa.\r\nHasil penelitian menunjukkan Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif di\r\ndalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam mengatasi overcrowded.\r\nImplementasi penegakan hukum merupakan langkah strategi untuk mengatasi masalah\r\nkelebihan kapasitas di penjara. kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak\r\nmengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman,\r\nmerupakan upaya dalam mengurangi overkapasitas. Optimalisasi Kebijakan\r\nrestorative justice dimana yang hanya memberikan kemungkinan bagi pelaku dan\r\nkorban untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.\r\npendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam kebijakan ini, yang\r\nmenekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.\r\nSaran hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan\r\nkebijakan hukum yang lebih baik dan mendorong reformasi sistem pemasyarakatan di\r\nIndonesia. Restorative justice merupakan solusi bagi penegak hukum dalam\r\nmengurangi jumlah input lembaga pemasyarakatan di Lapas Kelas I Rajabasa.\r\nKata Kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Lembaga Permasyarakatan,\r\n Sistem Penjatuhan, Overcrowded\r\n\r\nThis study aims to examine and analyze the implementation of law enforcement\r\npolicies without the imposition of punishment as an effort to reduce overcrowding in\r\ncorrectional institutions in Indonesia. With the increasing number of prisoners\r\nexceeding capacity, correctional institutions face serious challenges in terms of\r\nrehabilitation and social reintegration.\r\nThe research methods used are normative and empirical approaches, with data\r\ncollection through interviews, observations, and document studies at the Bandar\r\nLampung Police, Bandar Lampung District Attorney's Office, Tanjung Karang\r\nDistrict Court, and Rajabasa Correctional Institution.\r\nThe results show that Indonesia has recognized alternative forms in several laws and\r\nregulations in overcoming overcrowded. Implementation of law enforcement is a\r\nstrategic step to overcome the problem of overcapacity in prisons. Sentencing policies\r\nthat do not prioritize the use of imprisonment as the only form of punishment, are an\r\neffort to reduce overcapacity. Optimization of restorative justice policies which only\r\nprovide the possibility for perpetrators and victims to resolve problems in a peaceful\r\nand familial manner. the restorative justice approach is the foundation of this policy,\r\nwhich emphasizes the restoration of relationships between perpetrators, victims, and\r\nsociety.\r\nSuggestions from this research can contribute to the development of better legal\r\npolicies and encourage the reform of the correctional system in Indonesia. Restoration\r\njustice is a solution for law enforcement in reducing the number of inputs to\r\ncorrectional institutions in Rajabasa Class I Correctional Facility.\r\nKeywords: Law Enforcement Policy, Correctional Institutions,\r\n Sentencing System, Overcrowded"^^ . "2024-12-18" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "SETIAWAN "^^ . "RIO AGUS "^^ . "SETIAWAN RIO AGUS "^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA\r\nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA\r\nPEMASYRAKATAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #81387 \n\nKEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TANPA PENJATUHAN PIDANA \nUNTUK MENGURANGI OVER CROWDED PENGHUNI LEMBAGA \nPEMASYRAKATAN\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .