<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT"^^ . "Konsep plea bargaining yang berakar dari sistem hukum Anglo-Saxon,\r\nkhususnya Amerika Serikat, kini telah diadopsi secara eskplisit dalam rancangan\r\nRUU KUHAP Indonesia melalui Pasal 199. Secara implisit terdapat beberapa\r\nketentuan dalam Pasal 29 UU Drt No. 7 Tahun 1955 jo. Pasal 82 KUHP WvS\r\nyang hampir serupa, namun dengan penyebutan denda damai melalui afdoening\r\nbuiten process. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia memiliki\r\nperbedaan mendasar dengan praktik yang umum di negara asalnya. Praktik hukum\r\nini, yang melibatkan perundingan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa,\r\nbertujuan untuk mencapai kesepakatan terkait pengakuan bersalah dan hukuman\r\nyang akan dijatuhkan, merupakan upaya untuk efisiensi dalam proses peradilan\r\npidana. Permsalahan dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis\r\nkonsepsi plea bargaining di Indonesia dengan Amerika Serikat dan konsepsi plea\r\nbargaining dalam RUU-KUHAP.\r\nMetode penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan\r\nperbandingan hukum (comparative approach) dengan menggunakan data\r\nsekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi\r\nkepustakaan yang pengelolaan datanya menggunakan literatur review. Analisis\r\ndata yang digunakan ialah analisis yang menggunakan penafsiran hukum melalui\r\ninterpretasi komparatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, mekanisme plea\r\nbargaining memberikan keleluasaan yang signifikan bagi jaksa penuntut umum\r\ndan terdakwa untuk melakukan perundingan terkait dakwaan dan sanksi pidana.\r\nSebaliknya, dalam konsepsi di Indonesia, terdakwa jika memilih jalur ini, tidak\r\nmemiliki ruang untuk bernegosiasi mengenai besaran hukuman yang akan\r\ndijatuhkan. Indonesia membatasi penggunaan \"jalur khusus\" hanya untuk\r\nkejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun, berbeda dengan\r\nAmerika Serikat yang lebih fleksibel. Tujuannya untuk menyeimbangkan\r\nkecepatan proses hukum dengan prinsip keadilan.\r\nSaran dalam penelitian ini disarankan terhadap pemerintah agar dapat mencegah\r\nterjadinya ketidakadilan yang signifikan dan memastikan perlindungan hukum\r\nyang memadai bagi setiap individu, disarankan agar mekanisme jalur khusus\r\ndalam RUU KUHAP terbatas hanya untuk tindak pidana tertentu saja dan\r\nmemperhatikan kedudukan korban.\r\nKata Kunci : Plea Bargaining, RUU-KUHAP, Sistem Peradilan Pidana,\r\nPerbandingan \r\n\r\n\r\nThe concept of plea bargaining, which is rooted in the Anglo-Saxon legal system,\r\nespecially the United States, has now been explicitly adopted in the draft of the\r\nIndonesian Criminal Procedure Code Bill through Article 199. Implicitly, there\r\nare several provisions in Article 29 of Law No. 7 of 1955 in conjunction with\r\nArticle 82 of the Criminal Code WvS which are almost similar, but with the\r\nmention of a peace fine through afdoening buiten process. However, its\r\nimplementation in Indonesia has fundamental differences from the common\r\npractice in its country of origin. This legal practice, which involves negotiations\r\nbetween the public prosecutor and the defendant, aims to reach an agreement\r\nregarding a guilty plea and the sentence to be imposed, is an effort for efficiency\r\nin the criminal justice process. The problem in writing this thesis aims to analyze\r\nthe concept of plea bargaining in Indonesia with the United States and the\r\nconcept of plea bargaining in the Draft Criminal Procedure Code.\r\nThe research method used is doctrinal research with a comparative legal\r\napproach using secondary and tertiary data. The data collection technique uses a\r\nliterature study whose data management uses a literature review. The data\r\nanalysis used is an analysis that uses legal interpretation through comparative\r\ninterpretation.\r\nThe results of the study show that in the United States, the plea bargaining\r\nmechanism provides significant flexibility for public prosecutors and defendants\r\nto negotiate regarding charges and criminal sanctions. On the other hand, in the\r\nconcept in Indonesia, if the defendant chooses this path, he does not have room to negotiate the amount of punishment to be imposed. Indonesia limits the use of\r\n\"special paths\" only to crimes with a criminal threat of no more than seven years,\r\nin contrast to the United States which is more flexible. The aim is to balance the\r\nspeed of the legal process with the principle of justice.\r\nThe suggestions in this study are suggested to the government in order to prevent\r\nsignificant injustice and ensure adequate legal protection for each individual, it is\r\nsuggested that the special path mechanism in the Criminal Procedure Code Bill\r\nbe limited only to certain crimes and pay attention to the position of the victim.\r\nKeywords : Plea Bargaining, RUU-KUHAP, Criminal Justice System,\r\nComparison "^^ . "2025-01-16" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "HUSIN "^^ . "NABILLA CALLOSA "^^ . "HUSIN NABILLA CALLOSA "^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (File PDF)"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA\r\nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA\r\nAMERIKA SERIKAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #81403 \n\nPERBANDINGAN KONSEPSI PLEA BARGAINING ANTARA \nRUU-KUHAP DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA \nAMERIKA SERIKAT\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .