%0 Generic
%A 0312011128, FAIZAL KURNIAWAN ADI PUTRA
%D 2010
%F eprints:8146
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERJADINYA  PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
%U http://digilib.unila.ac.id/8146/
%X Abstrak      Aliran  tenaga  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dan  bermanfaat  untuk  keperluan  kehidupan  masyarakat.  Namun,  dalam  pemenuhan  kebutuhan  tersebut,  ada  kecenderungan  masyarakat  mengatasi  dengan  cara-cara  yang  menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran  hukum  dan  moral,  yaitu  adanya  pemakaian  listrik  secara  tidak  sah  sehingga  menimbulkan  susut  transmisi  dan  distribusi  tenaga  listrik  yang  mengakibatkan  kerugian cukup besar bagi perusahaan listrik negara. Sebagai upaya penindakan ,  PLN  menerapkan  sanksi  administratif  berupa  penetapan  tagihan  susulan,  tanpa  pernah menerapkan sanksi pidana seperti dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 19 UU  No 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, sehingga penegakan hukum pidana  terhadap  pencurian  aliran  tenaga  listrik  dikota  Bandar  Lampung  tidak  pernah  terlaksana. Untuk  itu  dilakukan penelitian tentang masalah  penegakan  hukum  pidana  terhadap pencurian  listrik  di  kota  bandar  lampung  dengan  tujuan  untuk  mengetahui faktor apakah yang menjadi  penghambat  tidak  terlaksananya  penegakan hukum pidana terhadap pencurian listrik dan bagaimanakah penegakan  hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat  di kota Bandar Lampung.  Penelitian  dilakukan  melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.dalam  pengambilan sampel  digunakan metode  purposive  sampling.  Adapun sumberdata adalah data sekunder  yang diperoleh dari studi kepustakaan  dan dokumentasi serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan  melalui wawancara terhadap seluruh responden, yaitu petugas PLN, Polisi, Jaksa,  dan Hakim di pengadilan negeri di kota Bandar Lampung.  Faizal Kurniawan  Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  diketahui  bahwa  tidak  terlaksananya  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pencurian  tenaga  listrik  di  kota  Bandar  Lampung karena adanya pengaruh budaya hukum yang mendukung penyelesaian  secara  administrati,  melalui  penetapan  tagihan  susulan  terhadap  semua  kasus  pencurian  tenaga  listrik  yang  terjadi.  hal  ini  didasarkan  pada banyaknya  faktorfaktor   penghambat  dalam penyelesaian  secara  hukum, sehingga  penegakan  hukum sulit  untuk  dilaksanakan,  antara  lain  faktor  waktu,  biaya  dan  sarana  prasarana sehingga timbul kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal maupun  material  dalam  pelaksanaan  tahapan  tahapan  suatu  proses  penyelenggaraan  peradilan.  Untuk  itu  diperlukan  upaya-upaya  penegakan  hukum  pidana  antara  lain  melalui  peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  antara  PLN  dan  aparat  penegak  hukum,  peningkatan  manajemen  operasional  dan  mekanisme  badan Kepolisian  serta  peningkatan interaksi, interdependensi dan interkoneksi antar sub sistem peradilan  pidana