%0 Thesis
%9 Masters
%A SRI , SUKMAYANTI
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2025
%F eprints:81498
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T ANALISIS HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DAN ANAK HASIL  PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
%U http://digilib.unila.ac.id/81498/
%X Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  (KHI) menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan  hukum yang sempurna. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus  perkawinan tidak tercatat dengan alasan yang beragam. Asas monogami terbuka  yang diatur dalam UUP membuka jalan bagi seorang laki-laki yang hendak  beristri lebih dari seorang diperbolehkan dengan adanya izin dari pengadilan.  Penyimpangan terhadap aturan izin poligami di pengadilan, membawa dampak  kepada perkawinan kedua dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga hak  keperdataan berupa nafkah, harta bersama dan hak waris tidak dapat diperoleh.  Persoalan selanjutnya adalah muncul gugatan waris yang menimbulkan konflik  berupa perebutan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang  semasa hidupnya memiliki istri dan anak dalam perkawinan tercatat dan istri serta  anak dalam perkawinan kedua yang tidak tercatat. Pengadilan dalam hal ini  berperan penting untuk dapat memutus dan menyelesaikan persoalan hukum para  pihak berperkara dengan mengakomodasi nilai kepastian hukum, keadilan dan  kemanfaatan dalam pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkannya.  Permasalahan penelitian yaitu (1) kedudukan hukum bagi istri kedua dan anak  hasil perkawinan Islam tidak tercatat dan (2) hak waris bagi istri kedua dan anak  hasil perkawinan tidak tercatat berdasarkan ratio decidendi hakim dalam  menjatuhkan putusan perkara gugatan waris Islam.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada  kajian norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui analisis  peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara  waris Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang  untuk menganalisis regulasi yang relevan, pendekatan kasus untuk mengkaji  putusan hakim, serta pendekatan konseptual untuk memahami asas-asas dan  doktrin hukum yang mendasari pertimbangan dalam penyelesaian sengketa.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan secara yuridis kedudukan hukum  istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat tidak dapat memproleh hak-hak  keperdataan dalam bidang hukum perkawinan termasuk hak mewaris karena telah  menyimpangi aturan izin poligami di pengadilan, sedangkan khusus mengenai  kepentingan anak, negara melalui aturan-aturan hukumnya tetap berusaha memberikan perlindungan bagi anak untuk dapat memperoleh hak keperdataan  dari ayah biologisnya tanpa melihat status perkawinan kedua orang tuanya.  Namun, berdasarkan pada analisis putusan-putusan perkara gugatan waris dari  berbagai daerah yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kasus hukum  yang serupa. Ratio decidendi dalam putusan-putusan ini menunjukkan upaya  hakim untuk menyeimbangkan hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam  mengakui hak waris berdasarkan hubungan darah dan syarat agama, sementara  hukum positif menekankan pentingnya pencatatan perkawinan. Hakim telah  berusaha memutus perkara gugatan waris bagi istri kedua dan anak hasil  perkawinan tidak tercatat dengan menerapkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan  dan keadilan yang didasarkan kepada banyak faktor (yuridis dan non-yuridis)  yang tentu akan berbeda pada setiap kasus yang ditangani.  Kata kunci: Hak Waris; Hukum Islam; Istri Kedua; Perkawinan Tidak  Tercatat; Gugatan Waris    Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI)  emphasize that marriages must be registered to be legally valid and possess full  legal force under state law. In practice, numerous instances of unregistered  marriages persist for various reasons. The principle of open monogamy, as  regulated in the Law on Marriage, permits a man to seek judicial approval for  engaging in multiple marriages. Deviations from the established regulations  regarding polygamy permits may lead to the legal invalidation of the second  marriage, consequently depriving individuals of civil rights including  maintenance, joint property, and inheritance rights. Additionally, this scenario  often culminates in inheritance disputes, particularly when a man is involved in  both a registered marriage and an unregistered one, resulting in conflicts over the  resulting estate. In such circumstances, the court assumes a critical role in  adjudicating and resolving the associated legal issues, while upholding the  principles of legal certainty, justice, and benefit in its rulings. The research  problems are (1) the legal standing of the second wives and children born from  unregistered Islamic marriages and (2) the inheritance rights of the second wives  and their children based on the ratio decidendi of judges in resolving inheritance  dispute cases in Islamic law.  This research adopts a normative legal research method, focusing on the norms  and legal principles that apply in society through the analysis of legislation and  judicial considerations in Islamic inheritance cases. The approaches used include  the statutory approach to analyze relevant regulations, the case approach to  examine judicial decisions, and the conceptual approach to understand legal  principles and doctrines underlying judicial reasoning in dispute resolution.  The research findings and discussion indicate that with respect to legal status, the  second wife in an unregistered marriage is ineligible to acquire civil rights under  marriage law, including inheritance rights, due to her violation of the regulations  governing the permission of polygamy in court. Furthermore, in relation to the  interests of children, the state, through its legal frameworks, remains committed  to ensuring that children receive civil rights from their biological father,  irrespective of the marital status of either parent. Based on the analysis of  inheritance lawsuit decisions from various regions, it can be concluded that there  are no analogous legal cases. The ratio decidendi of judges in these decisions illustrates efforts to balance Islamic law and positive law. Islamic law recognizes  inheritance rights based on blood relations and religious requirements, while  positive law emphasizes the importance of marriage registration. The judge has  made efforts to resolve inheritance dispute cases involving the second wife and  children from an unregistered marriage by applying the principles of legal  certainty, utility, and justice. These decisions are based on various factors, both  legal and non-legal, which will naturally differ from one case to another.  Keywords: Inheritance Rights; Islamic Law; Second Wife; Unregistered  Marriage; Inheritance Lawsuit.