TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints81596
UR  - http://digilib.unila.ac.id/81596/
A1  - ANGELINA MISYEL, WIJAYA
Y1  - 2025/01/16/
N2  - Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya menimbulkan tantangan serius dalam hal pelindungan ketenagakerjaan, terutama bagi PMI yang bekerja di sektor informal dan kategori pekerjaan ?3-D Jobs? (Dirty,Dangerous, Demeaning). Pekerjaan ini selalu diiringi dengan risiko tinggi seperti eksploitasi, kekerasan, dan kondisi kerja tidak layak, sementara pelindungan bagi PMI nonprosedural semakin sulit untuk diberikan pelindungan dikarenakan bekerja di luar skema penempatan resmi pemerintah.Penelitian ini mengkaji kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi PMI, yang menggarisbawahi pentingnya upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, penelitian ini menganalisis bahwasannya regulasi (regeling) dan keputusan administratif (beschikking) berperan penting dalam mengelola pelindungan PMI baik sebelum maupun setelah bekerja. Pelindungan PMI di luar negeri juga bersinggungan dengan inisiatif global yang lebih luas yang bertujuan untuk mempromosikan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, membina kerangka kelembagaan yang kuat, dan memberantas kemiskinan. Hasil dari  penelitian ini menunjukkan: 1) Pelindungan pekerja migran mencakup lima skema penempatan, dengan skema mandiri menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. 2) Pekerja migran asal Lampung bekerja di sektor informal dan termasuk dalam kategori 3-D Jobs (Dirty, Dangerous, Demeaning). Berdasarkan identitas kependudukan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat bersikap aktif atau pasif dalam menangani permasalahan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. 
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
AV  - restricted
ER  -