creators_name: FATHIYA FIRDIANSYAH , PUTRI
creators_id: 2112011237
type: other
datestamp: 2025-01-30 13:05:52
lastmod: 2025-01-30 13:05:52
metadata_visibility: show
title: PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA DAN
PENGAWAS PPAT DALAM PENANGANAN KASUS MAFIA TANAH
(Studi di Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah Provinsi Lampung)
ispublished: pub
subjects: 340
full_text_status: restricted
abstract: Mafia tanah merupakan sengketa pertanahan yang dilakukan oleh orang
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum dengan melakukan perbuatan
sengaja untuk menimbulkan sengketa pertanahan, saat ini mafia tanah masih
sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus mafia tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sebagai pejabat yang membuat akta tanah memiliki peran yang sangat
besar karena akta yang diterbitkan oleh PPAT akan menjadi bukti bagi kasus
mafia tanah. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT mempunyai peran dan fungsi
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PPAT agar dalam menjalankan
tugasnya PPAT tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan serta Kode Etik Profesi PPAT. Membahas mengenai bagaimana
pelaksanaan peran dan fungsi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dalam
menangani kasus mafia tanah serta bagaimana akibat hukum bagi PPAT yang
membuat akta palsu.
Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan
studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan ini menyatakan bahwa Majelis Pembina dan
Pengawas Provinsi Lampung mempunyai peran untuk membina serta mengawasi
PPAT dengan melaksanakan sosialisasi secara berkala serta melakukan
pengawasan untuk memastikan PPAT menjalankan tugas sesuai dengan peraturan
kebijakan yang ada serta fungsi Majelis untuk membina dan mengawasi PPAT
sebagai majelis yang harus melakukan pengawasan serta melakukan pemeriksaan
terhadap PPAT yang diduga melanggar peraturan dan diduga terlibat dalam
kejahatan pertanahan khususnya kasus mafia tanah. PPAT yang terlibat dalam
kasus mafia tanah akan mendapatkan sanksi hukum, pada kasus mafia tanah
Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan sanksi administratif serta sanksi
pidana.
Kata Kunci : Mafia Tanah, PPAT, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Land mafia is a land dispute carried out by individuals, groups or legal entities by
carrying out deliberate actions to cause land disputes. Currently, land mafias still
often occur in Indonesia. In the land mafia case, the Land Deed Making Official
(PPAT) as the official who makes the land deed has a very big role because the
deed issued by PPAT will be evidence in the land mafia case. The PPAT Advisory
and Supervisory Council has the role and function of providing guidance and
supervision for PPAT so that in carrying out its duties PPAT does not violate
statutory regulations and the PPAT Professional Code of Ethics. Discusses how to
implement the roles and functions of the PPAT Advisory and Supervisory Council
in handling land mafia cases and what the legal consequences are for PPATs who
make fake deeds.
This type of research is normative-empirical law with a descriptive research type.
Data collection was carried out by interviews, literature studies and document
studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials and
tertiary legal materials. The data collected will be analyzed qualitatively.
The results of this research and discussion state that the Lampung Province
Supervisory and Supervisory Council has a role in developing and supervising
PPAT by carrying out regular socialization and carrying out supervision to ensure
that PPAT carries out its duties in accordance with existing policy regulations and
the function of the Assembly is to develop and supervise PPAT as an appropriate
assembly. must supervise and carry out examinations of PPATs who are suspected
of violating regulations and are suspected of being involved in land crimes,
especially land mafia cases. PPAT involved in land mafia cases will receive legal
sanctions, in the South Lampung Regency land mafia case they will receive
administrative sanctions and criminal sanctions.
Keywords : Land Mafia, PPAT, PPAT Advisory and Supervisory Council.
date: 2025-01-20
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   FATHIYA FIRDIANSYAH , PUTRI  (2025) PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT DALAM PENANGANAN KASUS MAFIA TANAH (Studi di Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah Provinsi Lampung).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/81657/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/81657/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/81657/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf