%A SURYA PRAMESWARI REGITA
%T EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 
(UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%X Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengatur mengenai kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk,
beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun, dari banyaknya pelaku
usaha di Kota Bandar Lampung t idak banyak pelaku usaha yang sudah melakukan
sertifikasi halal terhadap produknya. Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota
Bandar Lampung serta untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dari
pelaksanaan sert ifikasi halal di Kota Bandar Lampung.  
Jenis penelit ian ini adalah penelit ian hukum normatif empiris dengan tipe penelit ian
deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelit ian ini adalah non judicial case study..
Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier,. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
kepustakaan, studi dokumen, wawancara, serta kuisioner. Data yang dikumpulkan
tersebut dianalisis secara kualitat if.  
Hasil penelit ian menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar
Lampung belum optimal, dengan masih ada pelaku usaha mikro dan kecil yang
belum melakukannya. Penghambat utama dari pelaksanaan sert ifikasi halal ini
meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha, tingginya biaya pendaftaran,
minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, dan lemahnya penegakan hukum. Di sisi
lain, keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal didukung oleh adanya peraturan
yang jelas, kesadaran masyarakat Islam akan pent ingnya produk halal, tersedia
laboratorium untuk pengujian produk, serta program konsultasi dan sertifikasi halal 
gratis (SEHATI). 
Kata Kunci : Halal, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal. 
  
Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance regulates the
obligation to be halal certified for products that enter, circulate, and trade in
Indonesian territory. However, of the many business actors in Bandar Lampung
City, there are not many business actors who have carried out halal certification of
their products. This study aims to find out how the implementation of halal
certification by micro and small business actors in Bandar Lampung City and to
see the supporting and inhibiting factors of the implementation of halal certification
in Bandar Lampung City. 

This type of research is empirical normative legal research with a descriptive type
of research. The approach to the problem in this study is a non-judicial case study.
The data used is primary data and secondary data consisting of primary, secondary,
and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature studies,
document studies, interviews, and questionnaires. The data collected was analyzed
qualitatively. 

The results of the study explain that the implementation of halal certification in
Bandar Lampung City is not optimal, with there are still micro and small business
actors who have not done so. The main obstacles to the implementation of halal
certification include a lack of understanding of business actors, high registration
costs, lack of socialization from related institutions, and weak law enforcement. On
the other hand, the success of the implementation of halal certification is supported
by clear regulations, awareness of the Islamic community of the importance of halal
products, the availability of laboratories for product testing, and a free halal
consultation and certification program (SEHATI).
 
Keywords: Halal, Business Actors, Halal Certification. 
 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints81795