title: ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS    PENYELENGGARAAN PAWAI, UNJUK RASA, DEMONSTRASI DI  UU NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN KUHP NASIONAL
creator: Deri , Erdi Rahmadi Sesunan 
subject: 340 Ilmu hukum
description: Pemerintahan yang demokratis adalah salah satu prinsip utama dalam sistem  hukum Indonesia. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah hak warga  negara untuk menyuarakan pendapat mereka, berkumpul, dan mengemukakan  aspirasi melalui unjuk rasa dan demonstrasi. Bentuk-bentuk menyampaikan  pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan pawai atau demonstrasi.  Pawai atau demonstrasi merupakan suatu gerakan protes dengan cara turun ke  jalan dan demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang  harus dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan dan  efektifitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, demontrasi di Undang-undang  Nomor 9 Tahun 1998 dan KUHP Nasional  Penelitan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber  merupakan seorang Polisi di Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian  Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisi ini menggunakan  analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan : (1) Demonstrasi  atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok  orang untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka di muka umum, yang  merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara. Penerapan dan  efektivitas Pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan  demonstrasi dalam KUHP Nasional masih belum dapat dijelaskan. fakta bahwa  KUHP Nasional belum diterapkan dan baru direncanakan akan diterapkan pada  tahun 2026 mendatang Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam  memberikan surat informasi kepada kepolisian, koordinator lapangan atau  penanggung jawab dari pihak pengunjuk rasa dapat dikenakan sanksi sesuai  dengan ketentuan dalam KUHP Nasional, yakni hukuman penjara selama 6 bulan  atau denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan adanya aturan ini akan sangat  membantu aparat penegak hukum untuk bisa menertibkan dan juga bisa  meberikan kesadaran terhadap para demonstran agar tidak bersikap anarkis dan  juga pada saat penertibannya tidak ada korban akibat prilaku demonstran yang  anarkis sehingga demonstrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menjadi  ancaman bagi para aparat penegak hukum ataupun sebaliknya. (2) Persyaratan  pemberitahuan kepada kepolisian sebelum melakukan unjuk rasa dapat menjadi  kendala bagi sebagian masyarakat karena seringkali mengalami penolakan dari  pihak kepolisian. Pasal 256 KUHP Nasional bukanlah penghambat bagi aksi  Unjuk Rasa, melainkan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan  menghindari gangguan terhadap masyarakat sekitar. Kepolisian dijelaskan sebagai  negosiator yang melakukan perundingan dengan para peserta Unjuk Rasa untuk  mencapai kesepakatan, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut  untuk mencegah tindakan anarkis. 256 KUHP Nasional bukan merupakan sebuah  faktor penghambat melainkan adanya sebuah pemberitahuan agar kepolisian dapat  mengkordinir para demonstran sehingga pada saat pelaksanaannya demontrasi  tidak terjadinya hal-hal yang buruk seperti kemacetan dan ketertiban umum  lainnya yang dapat menimbulkan adanya kerusuhan yang akan terjadi antara  demonstran dan masyrakat lain yang sedang beraktivitas.  Saran yang penulis sampaikan adalah : (1) Masyarakat dalam melaksanakan  pawai, unjuk rasa atau demonstrasi haruslah memenuhi prosedur yang berlaku  guna menjaga ketertiban umum sesuai yang tertera dalam Pasal 256 KUHP  Nasional dan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Dengan adanya  pemberitahuan yang baik antara pihak masyrakat kepada aparat kepolisian akan  sangat membantu masyrakat agar terhindar dari hal-hal negatif supaya kegiatan  pawai, demontrasi atau unjuk rasa ini dapat dilaksanakan dengan baik. (2)  Pemerintah harusnya memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait penerapan  dari pasal 256 KUHP Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal  akan menjadikan masyarakat mengerti sehingga jika terjadi hal-hal buruk pada  masyarakat yang melaksanakan pawai,unjuk rasa atau demonstrasi, pemerintah  tidak selalu disalahkan terkait terjadinya kericuhan yang terjadi, upaya ini juga  dapat memberikan stigma baik bagi pemerintah karena masyarakat akan merasa  bahwa pemerintah lebih peduli dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi  masyarakat. (3) Aparat Kepolisian harusnya sebagai salah satu garda terdepan  dalam menjaga dan mengayomi masyarakat perlu lebih memperhatikan jika  adanya keramaian yang disinyalir akan menjadi gerakan unjuk rasa. Aparat  kepolisian juga harus adanya kontrol diri dalam melakukan penertiban sehingga  bukan malah menjadi pemantik kericuhan melainkan dapat menjaga ketertiban.    Kunci : Penerapan, Efektifitas, Demonstrasi, Undang-Undang
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-08-06
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81816/1/ABSTRAK%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81816/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/81816/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
identifier:   Deri , Erdi Rahmadi Sesunan   (2024) ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PAWAI, UNJUK RASA, DEMONSTRASI DI UU NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN KUHP NASIONAL.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/81816/