creators_name: Pratama, Ramadhan Davia Putra creators_id: 2052011050 type: other datestamp: 2025-02-03 02:07:40 lastmod: 2025-02-03 02:07:40 metadata_visibility: show title: TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP PERUSAKAN MONUMEN BERSEJARAH DAN KEAGAMAAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ispublished: pub subjects: 340 full_text_status: restricted abstract: Monumen bersejarah dan situs keagamaan pada konflik bersenjata sering mengalami kerusakan yang melukai perasaan komunitas terkait, hal ini juga didasarkan pada beberapa kasus kerusakan cultural property pada wilayah konflik bersenjata yang terjadi pada beberapa tahun belakangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab individu terhadap perusakan monumen bersejarah dan keagamaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, mengacu pada studi kepustakaan pada literatur hukum nasional maupun hukum internasional. Hasil penelitian diperoleh, Hague Convention 1954 mengatur perlindungan terhadap cultural property selama masa perang, termasuk monumen bersejarah dan keagamaan. Konvensi ini yang diadopsi setelah kerusakan besar-besaran selama Perang Dunia II, melarang tindakan kejahatan terhadap cultural property dan menetapkan tanggung jawab pelaku perusakan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan jenis tanggung jawab reparasi, namun perkembangan hukum internasional seperti Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts oleh ILC telah melengkapinya tuntutan terhadap negara atau individu yang bertanggung jawab terhadap perusakan cultural property. Pembentukan pengadilan internasional seperti ICC juga sangat berperan penting seperti halnya yang terjadi pada kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi yang juga menjadi preseden hukum internasional. Kata Kunci: Tanggung Jawab Individu, Monumen Bersejarah dan Keagamaan, Hukum Humaniter Internasional Historical monuments and religious sites in armed conflict often suffer damage that hurts the feelings of related communities, this is also based on several cases of damage to cultural property in areas of armed conflict that have occurred in recent years. This study aims to determine the regulation and forms of individual responsibility for destroying historical and religious monuments. In this research, the author uses normative legal research, referring to national and international legal literature studies. The results of the research obtained, the Hague Convention 1954 regulates the protection of cultural property during wartime, including historical and religious monuments. This convention, which was adopted after massive destruction during World War II, prohibits crimes against cultural property and establishes the responsibility of the perpetrators of destruction. Although it does not explicitly mention any type of reparations liability, international legal developments such as the ILC's Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts have complemented claims against states or individuals responsible for destroying cultural property. The establishment of international tribunals such as the ICC is also very important as was the case with Ahmad Al Faqi Al Mahdi, which also set an international legal precedent. Keywords: Individual Responsibility, Historical and Religious Monuments, International Humanitarian Law date: 2024-07-19 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: Pratama, Ramadhan Davia Putra (2024) TANGGUNG JAWAB INDIVIDU TERHADAP PERUSAKAN MONUMEN BERSEJARAH DAN KEAGAMAAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/81818/1/Skripsi%20Pratama%20Ramadhan%20Hanya%20Abstrak%20-%20Pratama%20Ramadhan%20Davia%20Putra%20%281%29.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/81818/2/Skripsi%20Full%20Digilib%20fix%20-%20Pratama%20Ramadhan%20Davia%20Putra%20%281%29.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/81818/3/Skripsi%20Digilib%20%28Tanpa%20BAB%204%29-fix%20-%20Pratama%20Ramadhan%20Davia%20Putra.pdf