@misc{eprints81865,
           month = {Desember},
           title = {ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH
DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA KAMPUNG
JAWA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT
(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk

Jo. 2401 K/Pdt/2020)

Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch V
Pengadilan Negeri Liwa},
          author = {Rizky Syahputra M Gali },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2023},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/81865/},
        abstract = {Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia merupakan isu kompleks yang berdampak
signifikan pada masyarakat, sering disebabkan oleh perubahan hukum, kurangnya
dokumentasi, dan konflik antara hukum adat dan positif. UUPA mengatur hak atas
tanah, mewajibkan pendaftaran sertifikat di BPN dengan bantuan PPAT. Sertifikat
dan akta hibah memberikan kepastian hukum. Studi kasus di Desa Kampung Jawa
menunjukkan kompleksitas sengketa terkait pembuktian akta hibah. Rumusan
Masalah Penelitian ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam Putusan
Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw dan upaya hukum pihak yang bersengketa.
Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, yang meneliti bahan pustaka
atau data sekunder terkait kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa tanah.
disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengenai
bahan pustaka dan pertaturan kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa
tanah.
Dalam perkara ini, Penggugat menggunakan akta hibah sebagai alat bukti,
sementara Tergugat mengandalkan sertifikat hak milik. Meski sertifikat tersebut
diakui sebagai bukti kepemilikan tertinggi, majelis hakim menilai alat bukti dari
Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena Tergugat tidak
dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanahnya. Akibatnya, Tergugat dianggap
melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa
bukti yang memadai. Meskipun Tergugat melakukan upaya hukum hingga tingkat
Banding dan Kasasi, putusan tetap menguntungkan Penggugat berdasarkan akta
hibah.
Pada penelitian ini, penulis menyarankan agar pendaftaran hak atas tanah dilakukan
sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari potensi sengketa. Selain
itu, dalam pembuatan dan penggunaan akta hibah, penting untuk mematuhi
ketentuan hukum guna meningkatkan keabsahan dokumen dan mencegah tantangan
hukum terhadap keabsahannya.
Kata Kunci: Sengketa Kepemilikan Tanah, Akta Hibah, Pertimbangan Hakim
Land ownership disputes in Indonesia are complex issues that have a significant
impact on society, often caused by legal changes, lack of documentation, and
conflicts between customary and positive law. UUPA regulates land rights,
requiring registration of certificates at BPN with the assistance of PPAT.
Certificates and grant deeds provide legal certainty. A case study in Kampung Jawa
Village shows the complexity of disputes related to proving grant deeds. Problem
Formulation This research focuses on the considerations of the panel of judges in
Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Liw and the legal efforts of the parties to the
dispute.
The method used is normative research, which examines library materials or
secondary data related to the evidentiary strength of grant deeds in land disputes.
also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written
in statutory regulations, in this case regarding library materials and regulations on
the evidentiary strength of grant deeds in land disputes.
In this case, the Plaintiff used a gift deed as evidence, while the Defendant relied
on a certificate of ownership. Even though the certificate was recognized as the
highest proof of ownership, the panel of judges considered that the Defendant's
evidence did not have binding legal force, because the Defendant could not prove
the origin of his land ownership. As a result, the Defendant was deemed to have
committed an unlawful act by controlling the object of the dispute without sufficient
evidence. Even though the Defendant took legal action at the Appeal and Cassation
levels, the decision was still in favor of the Plaintiff based on the grant deed.
In this research, the author suggests that registration of land rights be carried out
in accordance with applicable legal procedures to avoid potential disputes. In
addition, in the creation and use of gift deeds, it is important to comply with legal
provisions to increase the validity of the document and prevent legal challenges to
its validity.
Keywords: Land Ownership Dispute, Grant Deed, Judge's Consideration}
}