<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n"^^ . "KUHP Nasional Indonesia membawa perubahan signifikan dalam penanganan\r\nperzinaan dengan memperluas definisi zina, tidak hanya mencakup hubungan\r\nseksual dalam ikatan perkawinan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah.\r\nPerubahan ini bertujuan untuk memperkuat nilai -nilai moral dan agama, serta\r\nmelindungi hak-hak individu dan keluarga dari dampak negatif perzinaan.\r\nKebijakan mengenai perluasan definisi zina berimplikasi pada perluasan\r\nperlindungan hukum terhadap tindakan perzinaan, memungkinkan orang tua dan\r\nanak untuk melaporkan kasus zina yang melibatkan individu yang belum menikah.\r\nNamun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi pelanggaran privasi\r\ndan kriminalisasi berlebihan. KUHP Nasional berupaya menyeimbangkan\r\nperlindungan hak asasi manusia dengan penegakan moralitas, meskipun tantangan\r\ndalam implementasinya perlu diantisipasi. Pengkategorian perzinaan sebagai delik\r\naduan absolut menimbulkan perdebatan tentang efektivitas penegakan hukum dan\r\npotensi ketidakadilan bagi korban. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah\r\nbagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar\r\nperkawinan berdasarkan KUHP Nasional dan bagaimana implikasi yuridis dari\r\nkebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan\r\nberdasarkan KUHP Nasional. \r\n\r\nPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan\r\ndidukung dengan pendekatan perbandingan (komparasi). Penelitian ini melibatkan\r\nnarasumber penelitian yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,\r\nKejaksaan Tinggi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Metode\r\npengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan\r\npengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis\r\ndata yang digunakan adalah analisis kualitatif. \r\n\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana\r\nterhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan berdasarkan KUHP Nasional\r\ndiperlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana pada tindakan perzinaan. Kebijakan terdahulu yang terdapat di dalam KUHP peninggalan Belanda sudah\r\ntidak relevan pada masyarakat Indonesia dan sudah tidak sesuai dengan nilai -nilai\r\nyang ada di Indonesia. Bersetubuh di luar perkawinan termasuk ke dalam etika yang\r\ntidak baik dan di Indonesia sendiri kental akan adat -istiadat dan norma agama. Oleh\r\nkarena itu, tidak seharusnya ada persetubuhan di luar pernikahan yang sah di\r\nIndonesia. Pengaturan perzinaan dalam KUHP Nasional telah mengatur hal yang\r\nbenar dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. Implikasi yuridis\r\ndari kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinaan di luar perkawinan\r\nberdasarkan KUHP Nasional juga mengalami perubahan yang signifikan. Mulai\r\ndari adanya perluasan subjek hukum yang di atur, perluasan pihak yang dapat\r\nmelakukan pengaduan, serta pidana penjara yang mengalami perubahan. Dalam\r\npelaksanaannya dibutuhkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) untuk\r\nmengatur mekanisme akibat perluasan rumusan perzinaan pada KUHP Nasional. \r\nDelik aduan absolut masih menjadi delik yang diterapkan dalam rumusan perzinaan\r\ndi dalam KUHP Nasional.\r\n\r\nSaran dalam penelitian ini adalah mengingat bahwasannya akan adanya pergeseran\r\npenggunaan KUHP, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi\r\nterhadap KUHP Nasional tentang implementasi nantinya dan implikasi yang\r\nditimbulkan terutama terkait dengan delik perzinaan. Hal ini penting untuk\r\nmeningkatkan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum dan\r\nimplikasinya. Penegakan hukum terhadap delik perzinaan harus dilakukan secara\r\nadil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia dan perumusan\r\nRancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) harus sesuai supaya implementasinya\r\ntidak menyimpang serta mempersiapkan aparat penegak hukum dalam\r\nmengahadapi perubahan.\r\n\r\nKata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perzinaan, KUHP Nasional \r\nThe Indonesian National Criminal Code brought significant changes in the\r\nhandling of adultery by expanding the definition of adultery, not only to include\r\nsexual relations in marital bonds, but also sexual relations outside of marriage.\r\nThese changes aim to strengthen moral and religious values, as well as protect the\r\nrights of individuals and families from the negative effects of adultery. The policy\r\non expanding the definition of zina has implications for expanding legal protection\r\nagainst adultery, allowing parents and children to report cases of adultery involving\r\nunmarried individuals. However, it also raises questions about potential privacy\r\nviolations and over-criminalization. The National Criminal Code seeks to balance\r\nthe protection of human rights with the enforcement of morality, although\r\nchallenges in its implementation need to be anticipated. The categorization of\r\nadultery as an absolute complaint raises debates about the effectiveness of law\r\nenforcement and the potential for injustice for victims. The formulation of the\r\nproblem from this study is how the criminal law policy on the crime of adultery\r\noutside marriage based on the National Criminal Code and what are the juridical\r\nimplications of the criminal law policy on the crime of adultery outsi de marriage\r\nbased on the National Criminal Code. \r\n\r\nThis research is a normative juridical and empirical juridical research and is\r\nsupported by a comparative approach. This research involved research resource\r\npersons, namely Judges at the Tanjung Karang District Court, the Lampung High\r\nProsecutor's Office and Lecturers in the Criminal Law Section. The method of data\r\ncollection is through literature studies and field studies with data processing\r\nthrough data collection, classification, and systematization. The data analysis used\r\nis qualitative analysis. \r\n\r\nThe results of the research and discussion show that the criminal law policy on the\r\ncrime of adultery outside marriage based on the National Criminal Code requires\r\nthe renewal of the criminal law policy on the act of adultery. \r\n\r\n\r\nThe previous policy contained in the Dutch Heritage Criminal Code is no longer\r\nrelevant to Indonesian society and is no longer in accordance with the values that\r\nexist in Indonesia. Having sex outside of marriage is included in bad ethics and in\r\nIndonesia itself is thick with religious customs and norms. Therefore, there should\r\nbe no intercourse outside of legal marriage in Indonesia. The regulation of adultery\r\nin the National Criminal Code has regulated the right thing and does not contradict\r\nthe constitution, namely the 1945 Constitution. The juridical implications of\r\ncriminal law policies on the crime of adultery outside marriage based on the\r\nNational Criminal Code have also undergone significant changes. Starting from the\r\nexpansion of the legal subjects that are regulated, the expansion of parties who can\r\nmake complaints, and prison sentences that have changed. In its implementation, a\r\nDraft Implementation Regulation (RPP) is needed to regulate the mechanism due\r\nto the expansion of the adultery formula in the National Criminal Code. The\r\nabsolute complaint is still a delicacy that is applied in the formulation of adultery\r\nin the National Criminal Code.\r\n\r\nThe suggestion in this study is that considering that there will be a shift in the use\r\nof the Criminal Code, the government must socialize and educate the National\r\nCriminal Code about its implementation later and the implications it causes,\r\nespecially related to adultery offenses. This is important to improve public\r\nunderstanding of the changes in the law and its implications. Law enforcement\r\nagainst adultery offenses must be carried out fairly, non-discriminatory, and\r\nrespectful of human rights and the formulation of the Draft Implementation\r\nRegulation (RPP) must be appropriate so that its implementation does not deviate\r\nand prepares law enforcement officials in facing changes.\r\n\r\nKeywords: Criminal Law Policy, Adultery, National Criminal Code "^^ . "2025-01-12" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Abidzar Al-Ghifari"^^ . "Muhammad "^^ . "Abidzar Al-Ghifari Muhammad "^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (File PDF)"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \r\nKUHP NASIONAL\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #81954 \n\nPERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK \nPIDANA PERZINAAN DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN \nKUHP NASIONAL \n\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .