@misc{eprints82040,
           month = {Juli},
           title = {COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
(Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)},
          author = {giffari	 Gilang },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  },
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/82040/},
        abstract = {Pada penetapan upah minimum provinsi sering terjadi ketidaksesuaian antara
peneteapan upah minimum dengan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut,
miniminya partisipasi pemangku kepentingan atau kurangnya pemahaman terhadap
peoses perumusan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisi proses Collaborative Governance Dalam Penetapan Upah Minimum
Provinsi Lampung Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik penggumpulan data yaitu wawancara,
observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative
Governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) sebagai pisau pemecahan
masalah yaitu, face to face dialogue, trust building, commitment to process, share
understanding, intermediate outcomes. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
collaborative governance sudah dapat dikatakan berhasil hanya saja masih terdapat
catatan dalam penetapan upah minimum di provinsi lampung. Kurangnya kepercayaan
bersama antara sesama aktor pemangku kepentingan, masih adanya perbedaan
pemahaman antara stakeholder hal ini harus segera di selesaikan agar kedepannya
terciptanya collaborative governance yang berjalan dengan sangat baik.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Upah Minimum Provinsi Lampung
In the determination of provincial minimum wages, there often occurs a mismatch
between the set minimum wage and the economic and social conditions in the region,
minimal participation from stakeholders, or a lack of understanding of the minimum
wage formulation process. This study aims to understand and analyze the process of
Collaborative Governance in the Determination of the Provincial Minimum Wage in
Lampung for the year 2022. This research employs a qualitative descriptive method.
Data collection techniques used in this study include interviews, observations, and
documentation. The study utilizes the Collaborative Governance theory proposed by
Ansell and Gash (2008) as a problem-solving framework, which includes face to face
dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and
intermediate outcomes. The findings of the study conclude that collaborative
governance can be considered successful however, there are still issues with the
determination of minimum wages in Lampung Province. The lack of mutual trust
among stakeholders and differences in understanding between stakeholders need to be
addressed to ensure the development of a more effective collaborative governance
process in the future
Keywords: Collaborative Governance, Provincial Minimum Wage Lampung}
}