title: ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN    KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
creator: FAHMI AHMAD 	, FATTONI 
subject: 340 Ilmu hukum
description: Perkawinan dikatakan sah jika pernikahan dijalankan berdasarkan persyaratan  hukum setiap agama atau kepercayaan dan ditulis sesuai dengan hukum. Tidak  dapat disangkal bahwa beberapa pasang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah  dalam kehidupan keluarga berjuang untuk hamil. Mereka selalu melakukan  upaya-upaya untuk memiliki anak. Salah satu yang terjadi di masyarakat adanya  Praktik surrogate mother atau yang lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia  dengan ibu pengganti/sewa rahim tergolong metode atau upaya kehamilan yang  dilakukan diluar cara alamiah. Perkembangan teknologi dan biomedis telah  membuka jalan untuk potensi keuntungan bagi medis. Perkembangannya,  memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dimana sebelumnya tidak  pernah terpikirkan. Hal ini memunculkan masalah hukum dikemudian harinya.  Penelitian ini akan mengkaji perihal; Pertama, status hukum anak yang lahir dari  kegiatan sewa rahim berdasarkan Hukum Perdata; Kedua, keabsahan perjanjian  sewa rahim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (normatif law research)  yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis. Tipe penelitian ini adalah  penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan  pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan  tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta  analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Status anak yang lahir akibat adanya perjanjian sewa rahim ditentukan oleh status  dari ibu penggantinya. Bila ibu pengantinya berada dalam status perkawinan yang  sah maka anak yang dilahirkan merupakan anak yg sah, bila ibu yg melahirkan  tidak dalam hubungan perkawinan maka status anak yang dilahirkan adalah  berstatus anak luar kawin. Kedua, keabsahan perjanjian sewa rahim berdasarkan    KUHPerdata menunjukan bahwa perjanjian sewa rahim tidaklah memenuhi unsur-  unsur syaratnya suatu perjanjian. Perjanjian sewa rahim bertentangan dengan    aspek kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.  Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Rahim, KUHPer.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-04-02
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/82195/1/ABSTRAK%20-%20FAHMI%20AHMAD%20FATTONI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/82195/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20FAHMI%20AHMAD%20FATTONI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/82195/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20FAHMI%20AHMAD%20FATTONI.pdf
identifier:   FAHMI AHMAD , FATTONI   (2024) ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA RAHIM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/82195/