%A Zahra Fajriyah	 Nurlaili 
%T PENANGANAN DAN KENDALA BAWASLU DALAM MENGATASI
PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG

(Studi Kasus Bawaslu Provinsi Lampung)
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan kendala yang dihadapi
Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi
Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif
dengan melibatkan 5 (lima) orang informan yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari
Bawaslu, 1 (satu) orang dari KPU, dan 1 (satu) orang dari media Lampung. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang digunakan oleh Bawaslu
Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yaitu diklasifikasi sesuai
dengan jenis pelanggarannya antara lain, pelanggaran administrasi, pelanggaran
tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Pada saat menangani pelanggaran
pemilu, Bawaslu dihadapi oleh beberapa kendala yang terbagi menjadi 2 (dua),
yaitu kendala aspek normatif dan kendala aspek teknis. Kendala aspek normatif
adalah kendala yang berkaitan dengan norma dan kebijakan yang berlaku yaitu
meliputi keterbatasan wewenang, peraturan yang tidak jelas atau tumpeng tindih,
prosedur yang rumit dan panjang, serta intervensi atau tekanan politik. Sedangkan
kendala aspek teknis adalah kendala yang berkaitan dengan tata cara dalam
pelaksanaannya yaitu meliputi keterbatasan SDM, teknologi dan infratstruktur,
logistic dan peralatan, proses pelaporan dan pengumpulan bukti, koordinasi antar
lembaga, serta anggaran yang dibutuhkan.
Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran, Penanganan, Kendala
This research aims to determine the handling and obstacles faced by Bawaslu in
overcoming violations in the 2024 general election in Lampung Province. This
research used a qualitative descriptive approach involving 5 (five) informants
consisting of 3 (three) people from Bawaslu, 1 (one) person from the KPU, and 1
(one) person from the Lampung media. The results of this research show that the
handling used by the Lampung Province Bawaslu in handling election violations is
classified according to the type of violation, including administrative violations,
criminal violations and code of ethics violations. When handling election
violations, Bawaslu faced several obstacles which were divided into 2 (two), namely
normative aspects and technical aspects. Normative aspect constraints are
constraints related to applicable norms and policies, which include limited
authority, unclear or overlapping regulations, complex and lengthy procedures, as
well as political intervention or pressure. Meanwhile, technical aspect constraints
are obstacles related to implementation procedures, including limited human
resources, technology and infrastructure, logistics and equipment, reporting
processes and evidence collection, coordination between institutions, and the
required budget.
Keywords: Bawaslu, Election, Violations, Handling, Obstacles
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
%L eprints82220