@misc{eprints82250,
           month = {Agustus},
           title = {ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA MATI

ANTARA KUHP WVS DENGAN KUHP NASIONAL},
          author = {IRAWAN WANDA },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/82250/},
        abstract = {Lahirnya KUHP Nasional didorong oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk
melakukan perubahan dan penggantian KUHP Wvs (Wetbook van Strafrecht)
sebagai produk hukum pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, terutama dalam
hal sanksi pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis
perbandingan antara pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP Wvs dengan
KUHP nasional. Penelitian ini relevan mengingat pengaturan mengenai pidana
mati menjadi isu kontroversial dalam sistem peradilan pidana. Rumusan masalah
yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa pengaturan sanksi pidana mati
antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional, Bagaimana analisis perbandingan
pengaturan sanksi pidana mati antara KUHP Wvs dengan KUHP Nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan
pendekatan perbandingan normatif untuk menganalisis dan membandingkan
ketentuan pidana mati dalam KUHP Wvs dengan KUHP nasional yang berlaku
saat ini. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi
Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder
diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP Wvs, Pidana Mati diatur
dalam Pasal 10 sebagai pidana pokok, sedangkan dalam KUHP Nasional diatur
dalam Pasal 67 dan Pasal 98-102 KUHP Nasional. Perbedaan antara KUHP Wvs
dan KUHP nasional terletak pada aspek filosofis, jenis sanksi pidana, kebijakan
hukum pemberlakuan pidana mati, penundaan pelaksanaan pidana mati, eksekusi
pidana mati, dan grasi terhadap terpidana mati.
Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya aturan turunan yang
jelas dan tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP Nasional untuk memastikan
kepastian hukum. Selain itu, diperlukan peraturan baru atau revisi peraturan yang
ada untuk mengatur batas waktu penundaan eksekusi bagi terpidana mati.
Kata Kunci: Pidana Mati, Perbandingan, Pembaharuan, KUHP



The birth of the National Criminal Code was driven by national needs and
demands to make changes and replace the Wvs (Wetbook van Strafrecht)
Criminal Code as a legal product of the Dutch East Indies colonial
administration, especially in terms of death penalty sanctions. The purpose of this
study is to analyze the comparison between the regulation of death penalty
sanctions in the Wvs Criminal Code with the national Criminal Code. This
research is relevant considering that the regulation of the death penalty is a
controversial issue in the criminal justice system. The formulation of the problem
discussed in this study is: What are the death penalty sanctions arrangements
between the Wvs Criminal Code and the National Criminal Code, How is the
comparative analysis of death penalty sanctions arrangements between the Wvs
Criminal Code and the National Criminal Code.
The research method used is literature research with a normative comparative
approach to analyze and compare the death penalty provisions in the Wvs
Criminal Code with the current national Criminal Code. Primary data sources
were obtained through interviews with Academics of the Criminal Section of the
Faculty of Law, University of Lampung, while secondary data were obtained from
literature studies.
The results showed that in the Wvs Criminal Code, the Death Penalty is regulated
in Article 10 as the principal crime, while in the National Criminal Code it is
regulated in Article 67 and Articles 98-102 of the National Criminal Code. The
difference between the Wvs Criminal Code and the national Criminal Code lies in
philosophical aspects, types of criminal sanctions, legal policies for the
imposition of the death penalty, postponement of the execution of the death
penalty, execution of the death penalty, and clemency of death row prisoners.
The suggestion proposed in this study is the need for clear and firm derivative
rules in Article 100 and Article 101 of the National Criminal Code to ensure legalcertainty. In addition, new regulations or revisions to existing regulations are
needed to regulate the time limit for deferred execution for death row prisoners.
Keywords: death penalty, comparison, renewal, criminal code
}
}