<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"^^ . "Terdapat adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi.\r\nSemakin besar kekuasaan tersebut maka potensi untuk korupsi juga semakin besar.\r\nDirektur pada perseroan terbatas merupakan organ terpenting yang mewakili\r\nperusahaan kedalam ataupun keluar sesuai dengan Pasal 82 UUPT. Besarnya wewenang\r\ndirektur dapat berpotensi untuk terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Pada dasarnya\r\npertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk\r\nbereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” tindakan tertentu.\r\nPertanggungjawaban pidana dapat diartikan suatu bentuk untuk menentukan apakah\r\nseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang\r\ntelah diperbuat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang\r\nmenentukan apakah seseorang tersebut harus dipidana.\r\nPenelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan\r\nmengkaji bahan-bahan hukum seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan\r\nperaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu peraturan\r\nUndang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,\r\n\r\nserta dokumen-dokumen pengadilan yang salah satunya adalah Putusan No. 8/Pid.sus-\r\nTPK/2022/PN.Tjk. Sumber data yang penulis peroleh didapatkan melalui data primer\r\n\r\ndan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan\r\nbahan hukum tersier. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diproses dengan proses\r\npengolahan data kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif.\r\n\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan No. 8/Pid.sus-\r\nTPK/2022/PN.Tjk dapat disimpulkan bahwa perbuatan dan kesalahan Direktur PT.\r\n\r\nLampung Jasa Utama telah memenuhi unsur kesalahan, syarat pertangungjawaban\r\npidana dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga\r\npertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Direktur Perseroan Terbatas. Atas\r\ndasar hal tersebut diatas Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam\r\nbulan penjara dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta\r\nrupiah), serta pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.1.125.000.000,00 (satu miliar seratus\r\ndua puluh lima juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur\r\nPT. Lampung Jasa Utama.\r\nKata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Direktur Perseroan Terbatas, Tindak\r\nPidana Korupsi\r\n\r\nThere is an adage that says that power is close to corruption. The greater the power, the\r\ngreater the potential for corruption. The director of a limited liability company is the\r\nmost important organ representing the company inside or outside in accordance with\r\nArticle 82 UUPT. The magnitude of the director's authority could potentially result in a\r\ncriminal act of corruption. Basically, criminal liability is a system built by criminal law\r\nto act against violations of an \"agreement to refuse\" certain actions. Criminal\r\nresponsibility can be interpreted as a form of determining whether a suspect or\r\ndefendant is responsible for a criminal act that has been committed. In other words,\r\ncriminal responsibility is a form that determines whether a person should be punished.\r\nThis research is normative legal research. This research was carried out by reviewing\r\nlegal materials such as theories, concepts, legal principles, and statutory regulations\r\nrelated to this research, namely the regulations of Law Number 30 of 1999 concerning\r\nthe Eradication of Corruption Crimes, as well as court documents, one of which is\r\nDecision No. 8/Pid.sus-TPK/2022/PN.Tjk. The data sources that the author obtained\r\nwere obtained through primary data and secondary data consisting of primary legal\r\nmaterials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Next, the data that has\r\nbeen collected is processed using data processing and then interpreted using qualitative\r\ndata analysis.\r\n\r\nBased on the results of research and discussion of Decision No. 8/Pid.sus-\r\nTPK/2022/PN.Tjk it can be concluded that the actions and mistakes of the Director of\r\n\r\nPT. Lampung Jasa Utama has fulfilled the elements of error, the requirements for\r\ncriminal responsibility and no excuse or justification has been found, so that criminal\r\nresponsibility can be requested from the Director of the Limited Liability Company. On\r\nthe basis of the above, the Judge imposed a sentence of 6 (six) years 6 (six months) in\r\nprison and a fine of Rp. 350,000,000.00 (three hundred and fifty million rupiah), as well\r\nas payment of compensation in the amount of Rp. 1,125,000,000.00 (one billion one\r\nhundred twenty five million rupiah) as a form of criminal liability to the Director of PT\r\nLampung Jasa Utama.\r\nKeywords: Criminal Liability, Director of Limited Liability Companies, Corruption\r\nCrimes"^^ . "2023-12-27" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "SUWITO \t"^^ . "WULANDARI "^^ . "SUWITO \t WULANDARI "^^ . . . . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - WULANDARI SUWITO.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - WULANDARI SUWITO.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN\r\n\r\nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #82330 \n\nANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN \n \nTERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .