<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA"^^ . "Masalah kelebihan penghuni (overcrowding) ruang penjara di Indonesia\r\nmerupakan masalah yang bertahun-tahun, bahkan sampai dengan saat ini belum\r\nterselesaikan. Melihat fenomena tersebut, maka dibentuklah kebijakan sanksi\r\npidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi pidana penjara. Akan tetapi, beberapa\r\npihak menilai bahwa keberhasilan sanksi pidana kerja sosial sangat bergantung\r\npada infrastruktur dan program pemidanaan yang tersedia, dimana pemberlakuan\r\nsanksi ini membutuhkan tata cara, alur, dan prosedur yang terorganisir dan\r\nsistematis. Jika tidak didukung oleh program yang efektif dan terkelola dengan\r\nbaik, maka sanksi ini dapat kehilangan esensinya sebagai alat untuk merubah\r\nperilaku pelaku ke arah yang positif. Melihat hal ini, maka penulis tertarik untuk\r\nmengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah kebijakan sanksi pidana kerja\r\nsosial sebagai solusi overcrowding ruang penjara dalam perspektif pembaharuan\r\nhukum pidana dan apakah kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai solusi\r\novercrowding ruang penjara sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.\r\nMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis\r\nnormatif yang mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.\r\nSementara data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang\r\ndiolah dengan prosedur pengumpulan dan pengolahan data melalui dua cara, yaitu\r\nmelalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Mengenai analisis data, hal ini\r\ndilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran hukum.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial pada\r\nKUHP Nasional dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dapat diketahui\r\nmelalui pendekatan yang ditinjau dari berbagai landasan, yakni: 1) landasan\r\nfilosofis, menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul karena\r\nterjadi pergeseran paradigma yang semula berfokus pada pembalasan kemudian\r\nberubah fokus menjadi pembinaan; 2) landasan sosiologis, menunjukkan bahwa\r\nkebijakan sanksi pidana kerja sosial muncul sebagai bentuk upaya negara dalam\r\nmewujudkan kebijakan pemidanaan yang mengutamakan pendekatan yang efektifdan humanistik dengan memerhatikan nilai-nilai perlindungan dan kesejahteraan\r\nmasyarakat dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat individu pelaku\r\ntindak pidana; serta 3) landasan yuridis, menunjukkan bahwa dibentuknya\r\nkebijakan sanksi pidana kerja sosial ialah sebagai bentuk upaya negara dalam\r\nmenyikapi berbagai permasalahan hukum yang beradaptasi dengan perkembangan\r\nsosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hasil penelitian\r\njuga menunjukkan bahwa kebijakan sanksi pidana kerja sosial secara teori\r\nmemuat tujuan pemidanaan yang bersifat absolut dan juga relatif yang bersinergi\r\nsehingga tepat dan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan gabungan.\r\nBerdasarkan hasil penelitian, maka 1) hendaknya ketetapan di dalam KUHP\r\nNasional mengenai sanksi pidana kerja sosial dapat dipertimbangkan oleh hakim\r\nsebagai alternatif sanksi pidana penjara jangka pendek dengan memperhatikan\r\nfaktor-faktor seperti apakah pelaku melakukan tindak pidana untuk pertama\r\nkalinya, apakah motifnya, apakah pelaku berpotensi untuk tidak mengulangi\r\ntindak pidana, dan apakah pelaku menyesali perbuatannya sehingga dapat teratasi\r\npermasalahan overcrowding ruang penjara serta pemidanaan menjadi lebih\r\nterstruktur, humanis, serta efektif dalam menangani pelanggaran hukum yang\r\ntidak terlalu serius atau ringan.; dan 2) hendaknya dengan adanya ketentuan yang\r\nkonkret mengenai sanksi pidana kerja sosial, proses hukum akan menjadi lebih\r\ntransparan dan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan yang lebih baik bagi\r\nkorban, pelaku tindak pidana, serta masyarakat pada umumnya.\r\nKata kunci: Kebijakan, Sanksi Pidana, Overcrowding Ruang Penjara\r\n\r\n\r\nThe issue of prison overcrowding in Indonesia has persisted for years and remains\r\nunresolved even to this day. In response to this phenomenon, a policy of social\r\nwork penalties was introduced as an alternative to imprisonment. However, some\r\nargue that the success of social work penalties heavily depends on the available\r\ninfrastructure and penal programs, where the implementation of these sanctions\r\nrequires an organized and systematic procedure, flow, and process. Without the\r\nsupport of effective and well-managed programs, this penalty may lose its essence\r\nas a tool to positively change the behavior of offenders. Considering this, the\r\nauthor is interested in examining the issue of how social work penalties can serve\r\nas a solution to prison overcrowding from the perspective of criminal law reform,\r\nand whether this policy is appropriate and aligned with the objectives of\r\npunishment.\r\nThe research method used in this study is the normative juridical method, which\r\nemphasizes the analysis of legislation. The data used in this study is secondary\r\ndata, which is processed through data collection and processing procedures in two\r\nways: literature studies and field studies. As for data analysis, this is conducted\r\nqualitatively through legal interpretation.\r\nThe research results indicate that the policy of social work penalties in the\r\nNational Criminal Code from the perspective of criminal law reform can be\r\nunderstood through various foundational approaches, namely: 1) the philosophical\r\nfoundation, which shows that the policy of social work penalties emerged due to a\r\nparadigm shift from retribution to rehabilitation; 2) the sociological foundation,\r\nwhich indicates that the policy of social work penalties emerged as part of the\r\nstate's efforts to implement a penal policy that prioritizes an effective and\r\nhumanistic approach, considering the values of protection and welfare of society\r\nwhile maintaining the dignity and worth of the individual offender; and 3) the\r\njuridical foundation, which demonstrates that the policy of social work penalties\r\nwas established as a state effort to address various legal issues by adapting to social developments to meet the legal needs of society. The research also shows\r\nthat, in theory, the policy of social work penalties aligns with both absolute and\r\nrelative purposes of punishment, making it appropriate and consistent with the\r\ncombined theory of penal objectives.\r\nBased on the research findings, 1) the provision in the National Criminal Code\r\nregarding social work penalties should be considered by judges as an alternative\r\nto short-term imprisonment, taking into account factors such as whether the\r\noffender is a first-time offender, the motive behind the offense, the likelihood of\r\nthe offender not repeating the crime, and whether the offender shows remorse,\r\nthereby addressing the issue of prison overcrowding and making punishment more\r\nstructured, humane, and effective in dealing with minor or less serious offenses;\r\nand 2) with concrete provisions regarding social work penalties, the legal process\r\nwill become more transparent and can provide better justice and benefits for\r\nvictims, offenders, and society as a whole.\r\nKeywords: Policy, Criminal Penalty, Prison Overcrowding\r\n\r\n"^^ . "2024-07-30" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "CRISTY"^^ . "VICTORYA "^^ . "CRISTY VICTORYA "^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Abstrak - Victorya Cristy.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Skripsi Tanpa Bab Pembahasan - Victorya Cristy.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI\r\nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF\r\n\r\nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #82403 \n\nKEBIJAKAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SOLUSI \nOVERCROWDING RUANG PENJARA DALAM PERSPEKTIF \n \nPEMBAHARUAN HUKUM PIDANA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .