@mastersthesis{eprints82558,
           month = {April},
           title = {ANALISIS PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT
KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {Mayumi Azra	 Indonesia },
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/82558/},
        abstract = {Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan instrumen penting
dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi
penyalahgunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, menyebabkan
konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini
yaitu bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang
melampaui batas kewenangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana
penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas
kewenangan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi
lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Bidang Hukum Polda
Lampung, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Advokat
LBH PAHAM Cabang Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas
Lampung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan upaya paksa oleh aparat
kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak
pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang
mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana
atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas
kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi
yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung
pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Saran pada penelitian ini adalah peningkatan pengawasan internal dan eksternal
terhadap aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
dan melampaui batas kewenangan. Dan diharapkan upaya hukum terhadap kasus
kematian Agus Budioarto dilanjutkan sampai pada proses pengadilan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Upaya, Kewenangan, Kepolisian, Batas

Coercive measures carried out by police officers are an important instrument in
maintaining security and public order. However, there is often misuse of coercive
measures that exceed the limits of authority, causing conflict and human rights
violations. The problem in this research is how is the use of coercive measures by
police officers who exceed the limits of their authority and what is the criminal
responsibility for the use of coercive measures by police officers who exceed the
limits of their authority.
The research method uses a normative juridical approach and an empirical
juridical approach. The data collection method is literature study and field study,
and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons for
this research consisted of Head of Unit III Investigation of the Lampung Regional
Police, Legal Investigators of the Lampung Regional Police, Investigators from
the General Criminal Investigation Directorate of the Lampung Regional Police,
Advocates from LBH PAHAM Lampung Branch and Academics from the Faculty
of Law, University of Lampung.
The research results show that the use of coercive measures by police officers that
exceeded the limits of their authority in the context of investigating criminal acts
in the Agus Budiarto case was suspected of experiencing violence which resulted
in death during the investigation process. Criminal liability for the use of coercive
measures by police officers that exceed the limits of their authority is punished in
accordance with the Criminal Code. The police involved could be charged under
Article 170 or Article 351 of the Criminal Code depending on the results of the
investigation and could potentially be fired or subject to dishonorable discharge
(PTDH).
The suggestion in this research is to increase internal and external supervision of
police officers to prevent abuse of power and exceeding the limits of authority.
And it is hoped that legal efforts in the case of Agus Budioarto's death will
continue until the court process in accordance with the applicable laws and
regulations.
Keywords: Coercive measures, Authority, Lampung Regional Police}
}