TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG 
ID  - eprints82677
UR  - http://digilib.unila.ac.id/82677/
A1  - Nadia , Imtinan Arka Salmah	
Y1  - 2024/12/18/
N2  - Perjanjian adalah komponen integral dalam hukum perdata Indonesia. setiap subjek
hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, hal tersebut
harus didukung oleh kemampuan dan wewenang hukum yang sering disebut
sebagai kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum
(rechtsbevoegdheid). Badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang
bersama-sama mendirikan suatu badan hukum (perhimpunan dan kumpulan harta
kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu/yayasan). BAZNAS merupakan
entitas pengelola ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) yang didirikan oleh pemerintah.
BAZNAS tersebar di seluruh Indonesia pada level nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan sebagainya. Dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat,
BAZNAS memiliki fleksibilitas untuk membentuk unit-unit yang lebih kecil sesuai
dengan kebutuhan dan kewenangannya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan
menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Narasumber
dalam penelitian ini adalah amil dan pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampng
beserta Pengurus UPZ Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini
menganalisis data secara kualitatif, yakni menganalisis data primer dan data
sekunder guna menarik hasil kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki
wewenang untuk membuat perjanjian dengan UPZ Fakultas Hukum Universitas
Lampung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil
Zakat Nasional, Tempat Kedudukan atau Domisili UPZ Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Wilayah Operasional UPZ Fakultas Hukum Universitas
Lampung, dan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bandar Lampung dengan Fakultas Hukum Universita Lampung.
Kata Kunci: BAZNAS, Perjanjian, UPZ, Zakat

Agreements are an integral component of Indonesian civil law. every legal subject
has the right and obligation to take legal action, this must be supported by legal
ability and authority which is often referred to as legal capacity
(rechtsbekwaamheid) and legal authority (rechtsbevoegdheid). A legal entity is a
collection of people who together establish a legal entity (association and collection
of assets that are set aside for a specific purpose / foundation). BAZNAS is a ZIS
(Zakat, Infaq, Shadaqah) management entity established by the government.
BAZNAS is spread throughout Indonesia at the national, provincial, district/city
level, and so on. In the process of collecting and distributing zakat, BAZNAS has
the flexibility to form smaller units according to its needs and authority.
This research uses a normative-empirical approach method by using data sources
in the form of primary data and secondary data. The resource persons in this
research are amil and leaders of BAZNAS Bandar Lampng City and UPZ
Management of Faculty of Law, University of Lampung. This research analyzes
data qualitatively, namely analyzing primary data and secondary data to draw
conclusions.
The results of this study are BAZNAS Bandar Lampung City has the authority to
make an agreement with UPZ Faculty of Law, University of Lampung based on the
Decree of the Chairman of the National Amil Zakat Agency Number 25 of 2018
concerning Guidelines for the Management of the Zakat Collection Unit of the
National Amil Zakat Agency, Place of Residence or Domicile of UPZ Faculty of
Law, University of Lampung Faculty of Law, UPZ Operational Area, and
Cooperation Agreement between the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of
Bandar Lampung City and the Faculty of Law, University of Lampung.

Keywords: Keywords: Agreement, BAZNAS, UPZ, Zakat
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PENERAPAN PERJANJIAN PENGUMPULAN ZAKAT ANTARA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN UNIT
PENGUMPUL ZAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -