@misc{eprints8268,
           month = {Maret},
           title = {PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP
PRESIDEN SUDAN UMAR AL-BASIR ATAS KEJAHATAN
PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN MENURUT
STATUTA ROMA 1998},
          author = {TRY ANDRIO 0612011276},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8268/},
        abstract = {Abstrak

Konflik yang terjadi di wilayah Darfur, Sudan pecah sejak bulan Februari 2003.
Konflik di Darfur melibatkan pemerintah Sudan dibawah kepemimpinan Presiden
Umar Al-Basir yang dibantu oleh milisi Janjawed dengan kelompok pemberontak
Sudan  Liberation  Movement/ Army (SLM/A)  dan Justice Equalty Movement
(JEM). Milisi  Arab  yang  berada  dibawah  kendali  pemerintahan  Presiden  Umar
Al-Basir  tersebut  dituduh  melakukan pelanggaran  hak  asasi,  antara  lain
melakukan  penyiksaan,  penculikan,  pemerkosaan,  penjarahan  dan
membumihanguskan desa-desa. Sementara pemerintahan Presiden Umar Al-Basir
di Khoartoum, dituduh hendak menyingkirkan warga yang bukan keturunan Arab
secara  sistematis  dari  kawasan  Darfur.  Melihat  keadaan  yang  seperti  ini,
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  membuat  suatu  resolusi  guna  menjerat
Presiden  Sudan  Umar  Al-Basir yang  telah  melakukan kejahatan  internasional
berupa  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Resolusi  yang
dibuat oleh Dewan keamanan PBB tersebut kemudian direkomendasikan kepada
Mahkamah  Pidana  Internasional  untuk  dilakukan  penangkapan  dan  dilakukan
proses penegakan hukumnya.
Penelitian skripsi ini membahas permasalahan tentang bagaimanakah penegakan
hukum pidana internasional terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir atas tuduhan
telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut
Stauta  Roma  1998,  diketahui  bahwa  Sudan  bukan  merupakan negara  yang
meratifikasi Statuta tersebut. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode
penelitian  hukum normatif dan  pengumpulan  data dilakukan melalui  studi
kepustakaan  yaitu  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini
(Statuta),  literatur,  artikel-artikel  dan  bahan  bacaan  lain  yang juga berhubungan
dengan penelitian ini.
Try Andrio
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme
penegakan hukum pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998 dilakukan
melalui  beberapa  tahapan  yaitu  penyerahan  suatu  kasus  oleh  negara  pihak,
penyelidikan  dan  penuntutan,  persidangan,  pengambilan  keputusan,  terakhir
banding  dan  peninjauan  kembali.  Mengenai  penegakan  hukum  pidana
internasional  terhadap  Presiden  Sudan  Umar  Al-Basir  atas  tuduhan  telah
melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta
Roma 1998 adalah tidak dapat dijalankan karena negara Sudan bukan bagian dari
negara pihak yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Kemudian, celah hukum
pada Pasal  13  butir  b Statuta  Roma yang  digunakan untuk  menjerat  pelaku
kejahatan internasional yang negaranya tidak meratifikasi Statuta Roma juga tidak
terpenuhi ketentuannya. Ketentuan  yang  disebutkan pada  Pasal tersebut
menyatakan  bahwa  negara  yang  tidak  meratifikasi  Statuta  Roma  1998,  dapat
dilakukan penegakan hukum terhadap negara tersebut berdasarkan resolusi yang
dibuat  oleh  Dewan  Keamanan  PBB dan  harus  disetujui  semua  negara  anggota
tetapnya.  Pada  kasus  Presiden  Umar  Al-Basir  ini,  resolusi  yang  dibuat  Dewan
Keamanan  PBB  ditolak (diveto) oleh salah  satu  negara  anggota  tetapnya,  yaitu
Cina.  Penegakan  hukum  terhadap  Presiden  Umar  Al-Basir  terkesan  dipaksakan
dan lebih bersifat politis.
Saran  yang  diberikan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penegakan  hukum
pidana internasional haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Statuta
Roma 1998. Kemudian penegakan hukum pidana internasional harus terlepas dari
intervensi  dari  siapapun.  Kedepannya perlu  dibentuk  lembaga  atau  komisi
tersendiri  yang  khusus  menangani  kasus  kejahatan  internasional  yang  lebih
bersifat independen}
}