%A DANIEL GULTOM 0616041025
%J Digital Library
%T PERAN GABUNGA KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAKTI MAKMUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DIREGISTER 30 PEKON TERATAS KECATAMATAN KOTA AGUNG KABUPTEN TANGGAMUS TAHUN 2010
%X ABSTRAK
EFEKTIFITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010)Oleh
HAFIDZIN SHOLEH
Dalam manajemen pemerintahan daerah, pengawasan mempunyai arti yang
penting karena merupakan proses untuk memastikan agar tujuan dan sasaran serta
tugas-tugas organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi Pemerintahan
yang berwenang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat
memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan
pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas
pengawasan Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah
Lampung Tengah serta mengetahui kendala dalam melakukan pengawasan.
Metode yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan
cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efektifitas penyusunan perencanaan
pengawasan tercapai dengan tersusunnya PKPT. Pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah tercapai. Metode pengawasan yang
dilakukan  dengan metode pengawasan langsung. Hasil dari pengawasan belum
tercapai secara optimal. Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagian belum
memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Minimnya sarana
serta dana yang di miliki Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan
operasional pengawasan.
Penelitian ini merekomendasikan bahwa (1)mengupayakan rekomendasi dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan kepada OBRIK ditindaklanjuti secara optimal. (2)Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan. (3)peningkatan anggaran dan sarana yang memadai demi menunjang kegiatan
pengawasan
Kata Kunci : Manajemen Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Inspektorat

%D 2012
%L eprints8282