%0 Generic
%A FENITHA, ANGKUNA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:82869
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP  KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF    PROVINSI LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/82869/
%X Keterwakilan perempuan mempunyai peran penting dalam penginisasian kebijakan  guna membangun kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut  menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pemilihan umum sehingga  membutuhkan dukungan kebijakan afirmasi untuk menghilangkan stigma  masyarakat terhadap bakal calon perempuan dengan sejumlah isu personal sehingga  keterwakilan perempuan di Indonesia masih rendah disebabkan oleh budaya  patriarki, minimnya kemampuan perempuan dan modal dalam komunikasi yang  masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana  implementasi kebijakan affirmative action dalam mendukung keterwakilan 30  persen perempuan telah terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan serta  evaluasi kebijakan terhadap pemilu yang akan datang. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan teori Grindle (1980) yakni  implementasi kebijakan yang mengkaji kebijakan dari perspektif 2 indikator (isi  kebijakan dan lingkungan kebijakan). Data penelitian berasal dari hasil wawancara,  dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi  kebijakan keterwakilan perempuan di Provinsi Lampung secara substantif telah  diterapkan dan menunjukkan peningkatan meski belum signifikan pada pemilu  2024. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya peraturan daerah yang mendukung  peningkatan kesadaran terkait isu pengarusutamaan gender. Catatan terhadap  kebijakan tersebut masih terkait aspek kekuasaan dan kepentingan calon legislatif  perempuan yang disebabkan oleh sejumlah kendala penghambat dalam kebijakan  tersebut baik kendala internal maupun eksternal yang memerlukan dukungan  berbagai kalangan terutama partai politik dalam memprioritaskan keterlibatan  perempuan di politik.    Kata Kunci, Implementasi kebijakan, affirmative action, keterwakilan perempuan,  pemiu    Women's representation has an important role in initiating policies to build  community welfare fairly and equitably. This is a challenge for the government in  general elections so that it requires the support of affirmative policies to eliminate  the stigma of the community against female candidates with a number of personal  issues so that women's representation in Indonesia is still low due to patriarchal  culture, lack of ability of women and capital in communication that is still low. This  study aims to determine the extent to which the implementation of affirmative action  policies in supporting 30 percent representation of women has been carried out in  accordance with what is expected and policy evaluation for future elections. This  research uses a qualitative approach with data analysis using Grindle's theory of  policy implementation which examines policies from the perspective of 2 indicators  (content of policy and context of policy). The research data comes from the results  of interviews, documentation and observation. The results of this study found that  the implementation of women's representation policies in Lampung Province has  substantively been implemented and has shown an increase even though it has not  been significant in the 2024 elections. This is evidenced by the presence of regional  regulations that support increased awareness of gender mainstreaming issues.  Notes on the policy are still related to aspects of power and the interests of  candidates.    Keywords: Policy implementation, affirmative action, women's representation,  general elections