%0 Generic
%A Verella Anjora Br, Ginting
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:83021
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PUTUSAN ATAS PENGAMBILAN PAKSA BARANG MODAL  DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)
%U http://digilib.unila.ac.id/83021/
%X Syarat eksekusi barang modal sebagai objek jaminan fidusia diatur pada Undang-  undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU Jaminan    Fidusia tersebut diatur bahwa ketika perusahaan pembiayaan melakukan  penarikan paksa objek jaminan harus menyertakan sertifikat jaminan fidusia.  Namun, beberapa lembaga pembiayaan tidak melakukan dengan prosedur yang  benar sehingga terjadi konflik antara lessor dan lessee. Adanya pengambilan  paksa barang modal dalam kasus antara lessee PT Angkutan Lancar dan Irwan  Nardy (para penggugat) dan lessor PT. Buana Finance TBK (tergugat). Kasus ini  bermula ketika terjadi wanprestasi oleh lessee yang kemudian berujung kepada  pengambilan paksa barang modal oleh lessor. Lessee menganggap bahwa lessor  menyalahi aturan, sehingga lessee mengajukan gugatan bahwa lessor melakukan  perbuatan melawan hukum.  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe  deskriptif dan jenis data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah  pendekatan kasus dikolaborasi dengan peraturan perundang-undangan dengan  sumber data kepustakaan. Analisis data dilakukan terhadap data sekunder secara  kualitatif yang dilakukan secara komperhensif dan mendalam.  Pengadilan Negeri memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat serta  mengabulkan sebagian gugatan balik dari tergugat. Pengadilan Tinggi  menganggap bahwa putusan tersebut Error in Persona (dialamatkan/ditujukan  kepada orang yang salah) dan kabur (obscuur libel) sehingga memutuskan untuk  membatalkan gugatan tersebut. Mahkamah Agung menolak gugatan para  penggugat karena menganggap bahwa putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat  dalam memberikan putusan. Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri  mempertimbangkan aturan mengenai penarikan objek jaminan tanpa sertifikat  jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.  Kata Kunci: Pengambilan Paksa Barang Modal, Putusan Mahkamah Agung,    Sewa Guna Usaha.    Conditions for the execution of capital goods as objects of fiduciary guarantee are  regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the  Fiduciary Guarantee Law, it is regulated that when a finance company makes a  forced withdrawal of the collateral object, it must include a fiduciary guarantee  certificate. However, some financing institutions do not carry out the correct  procedures, resulting in conflicts between lessors and lessees. There was forced  taking of capital goods in the case between the lessees PT Angkutan Lancar and  Irwan Nardy (the plaintiffs) and the lessor PT. Buana Finance TBK (defendant).  This case began when there was a default by the lessee which then led to the  forced taking of capital goods by the lessor. The lessee considers that the lessor  violated the rules, so the lessee files a lawsuit claiming that the lessor has  committed an unlawful act.  This type of research is normative legal research using descriptive types and  secondary data types. The problem approach used is a case approach in  collaboration with statutory regulations and library data sources. Data analysis  was carried out on secondary data qualitatively which was carried out  comprehensively and in depth.  The District Court decided to reject the plaintiff's lawsuit and granted some of  the defendant's counterclaims. The High Court considered that the decision was  Error in Persona (addressed/addressed to the wrong person) and vague (obscuur  libel) so decided to dismiss the lawsuit. The Supreme Court rejected the plaintiffs'  lawsuit because it considered that the High Court's decision was correct in giving  its decision. The District Court's decision should consider the rules regarding the  withdrawal of objects of collateral without a fiduciary guarantee certificate,  which must go through a court decision first.  Keywords: Forced Expropriation of Capital Goods, Supreme Court Decision,    Leasing.