creators_name: Rima , Amelia Hardi creators_id: 2012011017 type: other datestamp: 2025-02-12 03:50:07 lastmod: 2025-02-12 03:50:07 metadata_visibility: show title: EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DI LUAR KAWIN ispublished: pub subjects: 340 subjects: 346 full_text_status: restricted abstract: Pada persoalan status anak di luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menerangkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan yang diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin setelah dikeluarkannya PMK menunjukkan bahwa anak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya secara penuh dan menyeluruh dengan cara mengajukan pengakuan, pengesahan, serta menyerahkan bukti yang menurut hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang. (2) Akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya PMK dalam aspek yuridis yaitu menjadi acuan bagi majelis hakim dalam memutus perkara serupa, dalam aspek HAM telah memenuhi dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam HAM sehingga tidak adanya pelanggaran seperti sebelumnya, dalam aspek sosial menghilangkan perbedaan status antara anak yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan. Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Akibat Hukum, Perlindungan Hak Anak. On the issue of the status of illegitimate children, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 explains that Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 doesn’t have binding legal force as long as it is interpreted as eliminating civil relations with men who can proven according to the law to be related by blood to their father. The problem in this research is the legal protection of the rights of illegitimate children after the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and legal consequences of the protection of the rights of illegitimate children after the issuance of the Constitutional Court Decision. This type of research uses normative-empirical legal research methods with descriptive research type. This research approach uses a statutory approach and a case approach. The data used in this research comes from secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This data was obtained from a literature study which was processed through the stages of examination, classification, and data systematization which were then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion are as follows: (1) Legal protection for the rights of illegitimate children after the issuance of the Constitutional Court Decision shows that children can demand responsibility from their biological father to fulfill their rights fully and comprehensively by submitting recognition, validation, and submitting appropriate evidence according to the law there is a blood relationship between the child and their biological father to the competent District Court. (2) The legal consequences for the protection of the rights of children outside of marriage after the issuance of the Constitutional Court Decision in the juridical aspect are that it becomes reference for the panel of judges in deciding similar cases, in the human rights aspect it fulfills and is in accordance with the elements contained in Human Rights so that there are no violations as before, in the social aspect eliminates differences in status between children born inside and outside marriage. Keywords: Illegitimate Children, Legal Consequences, Protection of Children’s Rights. date: 2024-06-14 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: Rima , Amelia Hardi (2024) EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DI LUAR KAWIN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/83185/1/ABSTRAK%20-%20RIMA%20AMELIA%20HARDI.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/83185/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20RIMA%20AMELIA%20HARDI.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/83185/3/SKIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20RIMA%20AMELIA%20HARDI.pdf