%0 Generic
%A ISMI FITRIA, SARI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:83261
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI ASEAN  AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)
%U http://digilib.unila.ac.id/83261/
%X Pencemaran asap lintas batas akibat dari kebakaran lahan dan/atau hutan  yang seringkali terjadi di kawasan Asia Tenggara mendorong dibentuknya  ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2002  dan hingga tahun 2010 hampir seluruh negara anggotanya telah meratifikasi  perjanjian tersebut. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memutuskan  untuk tidak meratifikasi AATHP sejak tahun 2002 meski termasuk kedalam pihak  yang menandatanganinya. Namun, terjadi perubahan kebijakan luar negeri  Indonesia di mana pada tahun 2014 memutuskan untuk meratifikasi perjanjian  tersebut.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang AATHP dan alasan  yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memutuskan kebijakan ratifikasi  perjanjian tersebut. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  foreign policy analysis (FPA) dengan level analisis politik domestik dan atribut  nasional dan konsep pencemaran asap lintas batas. Jenis penelitian ini yaitu  kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode  studi dokumen dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik model  interaktif oleh Miles dan Huberman.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat sejumlah alasan yang  mendorong pemerintah untuk meratifikasi AATHP yaitu dinamika politik dalam  lembaga legislatif Indonesia pada proses pengambilan keputusan ratifikasi  AATHP, adanya tekanan dari negara-negara ASEAN, kepentingan Indonesia  sebagai salah satu negara dengan luas lahan gambut dan hutan terbesar di Asia  Tenggara, serta dukungan perusahaan di industri kelapa sawit, pulp dan kertas  terhadap upaya pemerintah mengenai isu lingkungan hidup.    Kata kunci: AATHP, ASEAN, Indonesia, Ratifikasi      Transboundary haze pollution due to land and/or forest fires that often occur in the  Southeast Asia region prompted the establishment of the ASEAN Agreement on  Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2002 and until 2010 almost all  member countries have ratified the agreement. Indonesia is the only country that  decided not to ratify the AATHP since 2002 despite being a signatory. However,  there was a change in Indonesia's foreign policy where in 2014 it decided to ratify  the agreement. This study aims to analyze the AATHP and the reasons that  prompted the Indonesian government to decide on the ratification policy of the  agreement. The theory used in this research is foreign policy analysis (FPA) with  the level of analysis of domestic politics and national attributes and the concept of  transboundary haze pollution. This type of research is qualitative using secondary  data collected through the document study method and then analyzed using the  interactive model technique by Miles and Huberman. The results of this study  show that there are a number of reasons that encourage the government to ratify  the AATHP, namely political dynamics in the Indonesian legislature in the  AATHP ratification decision-making process, pressure from ASEAN countries,  Indonesia's interests as one of the countries with the largest peatland and forest  area in Southeast Asia, and the support of companies in the palm oil, pulp and  paper industry for government efforts on environmental issues.  Keywords: AATHP, ASEAN, Indonesia, ratification