%0 Generic
%A ROBIUL, IKHWAN
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:83287
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DIREKTORAT  JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM  NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DEPOKREJO  KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN    LAMPUNG TENGAH
%U http://digilib.unila.ac.id/83287/
%X Dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah ditegaskan  bahwasanya diberhentikanya perangkat desa dikarenakan usia telah genap 60 (enam  puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa  atau, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui tentang pencegahan dalam pemberhentian perangkat desa dan untuk  mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya pengangkatan dan  pemberhentian perangkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Alat yang  digunakanuntuk proses pengumpulan data ialah essay, wawancara, dan dokumentasi.  Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran Balai Pemerintahan Desa  dalam pencegahan pemberhentian perangkat desa. 2. Faktor apa saja yang  mendorong terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data  primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian  kepustakaan danlapangan analisis data dilakukan secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari  Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo  Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020  Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan  Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A. Md,  Tertanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti  adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepala  kampung Depokrejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam  pemberhentian perangkat kampung, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal  5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Perangkat Desa,  Kata Kunci: Desa, Perangkat Desa, Pemberhentian.    In Article 53 Paragraph 2 of Law Number 6 of 2014, it is emphasized that village  officials are discontinued because they have reached the age of 60 (sixty) years, are  permanently disabled, no longer meet the requirements as village officials or are  prohibited from being village officials. This research aims to find out about prevention  in the termination of village officials and to find out what factors encourage the  termination and termination of village officials. The method used in this research is  theNormative Juridical and Empirical Juridical approaches. The tools used for the data  collection process are essays, interviews and documentation.  The problems of this thesis are: 1. What is the role of the Village Government Hall  in preventing the termination of village officials. 2. What factors encourage the  suspension and discontinuance of village officials. This research uses a normative  juridical and empirical juridical approach with primary data and secondary data, where  each data is obtained from library research and field data analysis is carried out  qualitatively.  The results of the research show that the Panel of Judges accepted the petition from  the Plaintiff to revoke the Decree of the Head of Depokrejo Village, Trimurjo  District, Central Lampung Regency Number: 141/03/K.5/2020 concerning the  Dismissal of theHead of Welfare for Depokrejo Village, Trimurjo District, Central  Lampung Regency in the Name of Bagus Dian Saputra, A. Md, Dated March 14  2020 Regarding the Dismissal of Village Officials because it was proven that there  was a procedural flaw, that the Defendant village head, in this case the Depokrejo  village head, did not ask fora letter of recommendation from the sub-district head in  terminating village officials, which is regulated in Article 5 of the Regulations  Minister of Home Affairs Number 67of 2017 concerning Amendments to Minister of  Home Affairs Regulation Number 83of 2015 concerning Appointment and Dismissal  of Village Officials,  Keywords: Village, Village Apparatus, Stop.