@misc{eprints83359,
           month = {September},
           title = {ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM UPAYA RATIFIKASI

KONVENSI ILO 188 DI INDONESIA, 2019-2023},
          author = {Najmah RA. Nurmiali },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/83359/},
        abstract = {Indonesia is the largest fisheries producing country in Southeast Asia and one of
the suppliers of migrant fishery workers on foreign fishing vessels. However,
protection for Indonesian fisheries workers is not optimal. This is a concern for
Greenpeace to encourage the Indonesian government to ratify international
regulations. Greenpeace Indonesia advocates to encourage the Indonesian
government to ratify ILO Convention 188. This research aims to explain
Greenpeace Indonesia's advocacy in efforts to ratify ILO Convention 188 in
Indonesia in the period 2019 to 2023. This research uses descriptive qualitative
methods by processing primary data from interviews and secondary data from
literature studies. The theory used is Transnational Advocacy Network with roles
Non-Governmental Organization. The finding in this research is that Greenpeace
Indonesia plays a role service delivery for migrant fisheries workers, catalysis for
the Indonesian government, and partnership for NGOs that have a similar vision.
Apart from that, Greenpeace Indonesia and its network are implementing four
strategies: Transnational Advocacy Network that is information politics such as
making reports, video documentaries and podcasts, symbolic politics such as
making films to carrying out peaceful demonstrations, leverage politics such as
collaborating with other NGOs and supporting the actions of Greenpeace United
States, and accountability politics such as direct confrontation with the relevant
ministries and ASEAN. Greenpeace Indonesia is carrying out its strategy together
with its network to strengthen the push for Indonesia to ratify ILO Convention 188.
Of the four strategies carried out by Greenpeace Indonesia and its network,
information politics is the most widely used strategy.
\_\_\_\_\_\_\_
Keywords: advocacy, Greenpeace, Indonesia, ILO Convention 18

Indonesia merupakan negara penghasil perikanan terbesar di Asia Tenggara
dan salah satu pemasok pekerja perikanan migran di kapal penangkap ikan asing.
Namun, perlindungan bagi pekerja perikanan Indonesia belum terlaksana dengan
maksimal. Hal ini menjadi perhatian Greenpeace guna mendorong pemerintah
Indonesia untuk meratifikasi regulasi internasional.yaitu Konvensi ILO 188.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan advokasi Greenpeace Indonesia
dalam upaya ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia selama tahun 2019 hingga
2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis data
primer yang bersumber dari wawancara dan jenis data sekunder melalui studi
kepustakaan. Konsep yang digunakan adalah Transnational Advocacy Network dan
konsep peran Non-Governmental Organization.
Hasil penelitian ini adalah Greenpeace Indonesia berperan sebagai service
delivery bagi pekerja perikanan migran, catalysis bagi pemerintah Indonesia, dan
partnership bagi NGO yang memiliki visi serupa. Selain itu, Greenpeace Indonesia
bersama jaringannya melakukan empat strategi Transnational Advocacy Network
yaitu pertama, information politics seperti membuat laporan, video dokumenter,
dan podcast. Kedua, symbolic politics seperti membuat film hingga melakukan aksi
damai. Ketiga, leverage politics seperti berkolaborasi dengan NGO lain dan
mendukung aksi Greenpeace Amerika Serikat. Keempat, accountability politics
seperti konfrontasi langsung ke kementerian terkait dan ASEAN. Greenpeace
Indonesia menjalankan strategi bersama jaringannya untuk memperkuat dorongan
terhadap Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO 188.
Kata kunci: advokasi, Greenpeace, Indonesia, Konvensi ILO 188}
}