%A PERDANA PUTRA. E ALDO 
%T PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN TERHADAP HARTA
PAILIT YANG BERADA PADA PENGUASAAN KREDITOR SEPARATIS
%X Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan, akan tetapi selama
ini kurator mengalami kendala sebagai akibat dari aturan di dalam undang-undang
kepailitan tidak memberikan penyelesaian secara komperhensif terutama bagi
harta pailit yang masih dikuasai oleh kreditor tujuan dari penulisan tesis ini adalah
menganalisis peran kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada
pada penguasaan kreditor separatis dan menganalisa upaya yang dapat di tempuh
oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit yang berada pada penguasaan
kreditor separatis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga
peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan
terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung
dengan wawancara dengan beberapa narasumber.
Adapun hasil penelitian bahwa peran kurator dalam pemberesan terhadap harta
pailit yang berada pada penguasaan kreditor separatis yaitu, terhitung setelah 2
(dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut kreditor
separatis agar menyerahkan harta debitor pailit kepada Kurator. Selain itu,
Kurator juga melakukan perannya untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan
terhadap harta pailit yang terdiri dari, terdiri dari pertama, pengamanan harta
pailit, yaitu mengumpulkan dan mengamankan seluruh harta pailit yang dimiliki
oleh debitor, kedua penjualan harta pailit, yaitu menjual harta pailit untuk
memperoleh dana yang akan digunakan untuk membayar utang-utang debitor,
ketiga pembagian harta pailit, yaitu membagikan dana yang diperoleh dari
penjualan harta pailit kepada kreditor berdasarkan prioritas yang telah ditentukan.
Upaya yang dapat di tempuh oleh kurator dalam pemberesan terhadap harta pailit
yang berada pada penguasaan kreditor separatis yakni pertama menempuh jalur
pendekatan persuasif, kedua gugatan secara perdata kurator dapat mengajukan
gugatan lain-lain secara perdata kepada kreditor atas dasar perbuatan melawan
hukum ketiga pelaporan pidana kepada pihak kepolisian apabila kreditor tetap
enggan menyerahkan kepengurusan setelah dikeluarkan perintah pengadilan.
Adapun saran yang dapat diberikan Sebaiknya Pemerintah dan DPR RI segera
merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan memberikan alternatif
menambahkan 1 (satu) ayat terakhir di dalam Pasal 59, menjadi Pasal 59 ayat (3)
yang pada pokoknya memberikan sanksi yang tegas kepada Kreditor Separatis
dalam jangka waktu tertentu yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator.
Kata Kunci: Peran Kurator; Pemberesan Harta Pailit; Kreditor Separatis
The receiver is one of the key organs in bankruptcy. However, receivers have
faced challenges due to the fact that the bankruptcy law does not provide a
comprehensive solution, especially for bankrupt assets still under the control of
creditors. The purpose of this thesis is to analyze the role of the receiver in the
settlement of bankrupt assets under the control of separate creditors and to
analyze the measures that can be taken by the receiver in the settlement of
bankrupt assets under the control of separate creditors.
This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical
approach. The normative research is conducted by studying literature and
legislation, while the empirical approach involves direct field observation to
examine existing phenomena, supported by interviews with several resource
persons.
The research results indicate that the role of the receiver in settling bankrupt
assets under the control of separate creditors begins 2 (two) months after the
onset of insolvency. The receiver must demand that the separate creditors hand
over the bankrupt debtor's assets to the receiver. Additionally, the receiver
performs their role in managing and settling the bankrupt estate, which includes:
(1) securing the bankrupt assets by collecting and safeguarding all the debtor's
assets, (2) selling the bankrupt assets to raise funds to pay the debtor's debts, and
(3) distributing the proceeds from the sale of bankrupt assets to creditors
according to the predetermined priority. The steps that can be taken by the
receiver in the settlement of bankrupt assets under the control of separate
creditors include: (1) pursuing a persuasive approach, (2) filing civil lawsuits
against creditors on the grounds of unlawful acts, and (3) filing a criminal report
with the police if the creditor refuses to relinquish control after a court order has
been issued. The suggestion that can be provided is that the Government (in this
case, the Indonesian House of Representatives/DPR RI) should promptly revise
Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment
Obligations by offering an alternative: adding a final paragraph (3) to Article 59.
The essence of this paragraph would impose strict sanctions on secured creditors
who fail to hand over bankrupt assets to the receiver within a specified period.
Keywords: Role of the Receiver; Settlement of Bankrupt Assets; Separate
Creditors

%D 2024
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints83380