<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara)"^^ . "UMKM di Kabupaten Lampung Utara merupakan jenis usaha yang memerlukan\r\nlegalitas. Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang\r\ndijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum. Penerbitan legalitas UMKM\r\ndilakukan melalui sistem elektronik yaitu Online Single Submission (OSS) dan\r\njenis legalitas usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Penelitian ini\r\nbertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci dan sistematis mengenai\r\npelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem OSS,\r\nyang di dalam pelaksanaannya terdapat kewenangan DPM-PTSP Kabupaten\r\nLampung Utara dan berbagai macam syarat dan prosedur yang harus terpenuhi.\r\nJenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe\r\npenelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah non-judicial case\r\nstudi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data\r\nyang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan\r\nmelalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan\r\nhukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian\r\ndianalisis secara kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten\r\nLampung Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan legalisasi usaha\r\nberbasis risiko bagi UMKM mulai dari penerbitan, hak akses, pendampingan, dan\r\npengawasan pelaporan LKPM. Setiap usaha perseorangan maupun badan usaha\r\nyang akan melegalisasikan usaha haruslah memenuhi berbagai syarat dan\r\nprosedur dari masing-masing tingkat risiko yang ditentukan oleh KBLI.\r\nBerdasarkan tingkat risiko tersebut perolehan legalitas usaha dibedakan menjadi\r\nNomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin. Dalam pelaksanaan legalisasi\r\nusaha tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan\r\nterdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai\r\nlembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan\r\nlegalisasi usaha melalui sistem OSS memberikan solusi dalam mengatasi\r\nhambatan tersebut.\r\nKata kunci: DPM-PTSP, Legalisasi Usaha, Online Single Submission,\r\nUMKM.\r\n\r\nUMKM in North Lampung Regency are a type of business that requires legality.\r\nBusiness legality will be proof that business activities carried out by UMKM are\r\nlegal in the eyes of the law. The issuance of UMKM legality is carried out through\r\nan electronic system, namely Online Single Submission (OSS) and the type of\r\nbusiness legality is based on the risk level of business activities. This research\r\naims to describe in detail and systematically the implementation of risk-based\r\nbusiness legalization for UMKM through the OSS system, which in its\r\nimplementation has the authority of DPM-PTSP North Lampung Regency and\r\nvarious requirements and procedures that must be met.\r\nThis type of research is empirical normative law research with a descriptive type\r\nof research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data\r\ncollection is carried out by interview and literature study. The data used in this\r\nstudy is primary data collected through interviews and secondary data consists of\r\nprimary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.\r\nThe data collected is then analyzed qualitatively.\r\nThe results of the research and discussion describe that DPM-PTSP of North\r\nLampung Regency has the authority in the implementation of risk-based business\r\nlegalization for UMKM starting from issuance, access rights, assistance, and\r\nsupervision of LKPM reporting. Every individual business or business entity that\r\nwill legalize the business must meet various requirements and procedures from\r\neach risk level determined by KBLI. Based on the level of risk, the acquisition of\r\nbusiness legality is divided into Business Registarion Number, Strandard\r\nCertificate, and Permit. In the implementation of business legalization, not all of\r\n\r\nthem can be implemented properly because there are several obstacles. DPM-\r\nPTSP North Lampung Regency as a government agency that has the authority to\r\n\r\ncarry out business legalization through OSS system provides solutions in\r\novercoming these obstacles.\r\nKeywords: Business Legality, DPM-PTSP, Online Single Submission, UMKM."^^ . "2024-05-03" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "RAHMATUSYIFA ADZANI \t"^^ . "MAURA "^^ . "RAHMATUSYIFA ADZANI \t MAURA "^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI.pdf"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - MAURA RAHMATUSYIFA ADZANI.pdf"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO\r\nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA\r\nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK\r\n\r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu\r\n\r\nKabupaten Lampung Utara) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #83480 \n\nANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO \nBAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA \nTERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK \n \n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \n \nKabupaten Lampung Utara)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .