TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints83480
UR  - http://digilib.unila.ac.id/83480/
A1  - MAURA , RAHMATUSYIFA ADZANI  	
Y1  - 2024/05/03/
N2  - UMKM di Kabupaten Lampung Utara merupakan jenis usaha yang memerlukan
legalitas. Legalitas usaha akan menjadi bukti bahwa kegiatan usaha yang
dijalankan oleh pelaku UMKM sah di mata hukum. Penerbitan legalitas UMKM
dilakukan melalui sistem elektronik yaitu Online Single Submission (OSS) dan
jenis legalitas usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan dengan rinci dan sistematis mengenai
pelaksanaan legalisasi usaha berbasis risiko bagi UMKM melalui sistem OSS,
yang di dalam pelaksanaannya terdapat kewenangan DPM-PTSP Kabupaten
Lampung Utara dan berbagai macam syarat dan prosedur yang harus terpenuhi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah non-judicial case
studi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan
melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten
Lampung Utara memiliki kewenangan dalam pelaksanaan legalisasi usaha
berbasis risiko bagi UMKM mulai dari penerbitan, hak akses, pendampingan, dan
pengawasan pelaporan LKPM. Setiap usaha perseorangan maupun badan usaha
yang akan melegalisasikan usaha haruslah memenuhi berbagai syarat dan
prosedur dari masing-masing tingkat risiko yang ditentukan oleh KBLI.
Berdasarkan tingkat risiko tersebut perolehan legalitas usaha dibedakan menjadi
Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan Izin. Dalam pelaksanaan legalisasi
usaha tidak seluruhnya dapat terimplementasikan dengan baik dikarenakan
terdapat beberapa hambatan. DPM-PTSP Kabupaten Lampung Utara sebagai
lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan
legalisasi usaha melalui sistem OSS memberikan solusi dalam mengatasi
hambatan tersebut.
Kata kunci: DPM-PTSP, Legalisasi Usaha, Online Single Submission,
UMKM.

UMKM in North Lampung Regency are a type of business that requires legality.
Business legality will be proof that business activities carried out by UMKM are
legal in the eyes of the law. The issuance of UMKM legality is carried out through
an electronic system, namely Online Single Submission (OSS) and the type of
business legality is based on the risk level of business activities. This research
aims to describe in detail and systematically the implementation of risk-based
business legalization for UMKM through the OSS system, which in its
implementation has the authority of DPM-PTSP North Lampung Regency and
various requirements and procedures that must be met.
This type of research is empirical normative law research with a descriptive type
of research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data
collection is carried out by interview and literature study. The data used in this
study is primary data collected through interviews and secondary data consists of
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.
The data collected is then analyzed qualitatively.
The results of the research and discussion describe that DPM-PTSP of North
Lampung Regency has the authority in the implementation of risk-based business
legalization for UMKM starting from issuance, access rights, assistance, and
supervision of LKPM reporting. Every individual business or business entity that
will legalize the business must meet various requirements and procedures from
each risk level determined by KBLI. Based on the level of risk, the acquisition of
business legality is divided into Business Registarion Number, Strandard
Certificate, and Permit. In the implementation of business legalization, not all of

them can be implemented properly because there are several obstacles. DPM-
PTSP North Lampung Regency as a government agency that has the authority to

carry out business legalization through OSS system provides solutions in
overcoming these obstacles.
Keywords: Business Legality, DPM-PTSP, Online Single Submission, UMKM.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS PELAKSANAAN LEGALISASI USAHA BERBASIS RISIKO
BAGI UMKM MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lampung Utara)
AV  - restricted
ER  -