title:      FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  PEMBANGUNAN DESA   (Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan  Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)     
creator: Riskon, Ahmat
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 341 Hukum-hukum negara
subject: 345 Hukum pidana
description:     Salah satu kewenangan Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 18  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah melaksanakan  pembangunan desa. BPD seharusnya menjadi perpanjangan tangan sekaligus  wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi demi pembangunan yang  diharapkan melalui fungsi yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui fungsi BPD dalam pembangunan desa serta memahami apa saja  kendala yang dihadapi BPD di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng.  Penelitian ini menggunaan metode penelitian hukum normatif empiris dengan  menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan  konseptual. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono  Soekanto.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan fungsi BPD  Bakung Udik dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara BPD  menampung aspirasi masyarakat melalui kepala dusun kemudian aspirasi tersebut  dipilah sesuai prioritas dan dimasukkan dalam rencana program pembangunan.  BPD bersama kepala desa melakukan pembahasan terkait aspirasi tersebut dalam  musrenbang. Setelah adanya kesepakatan antara BPD dan kepala desa, hasil  musrenbang tersebut disahkan menjadi peraturan desa yaitu APBDesa. BPD  melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan tersebut serta melakukan  pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan cara turun langsung ke lapangan  untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Kedua, ditemukan beberapa kendala  yang dihadapi BPD, diantaranya; Kurangnya kapasitas dan kompetensi anggota  BPD; Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Permusyawaratan Desa;  Terbatasnya Dukungan Anggaran dan Fasilitas; Kurangnya Koordinasi dengan  Pemerintah Desa; dan Kurangnya Pembinaan dan Pengarahan dari Pemerintah  Daerah.   Kata Kunci: BPD, Pembangunan Desa, Otonomi Desa      One of the authorities of the Village as stated in Article 18 of Law Number  6 of 2014 concerning Villages is to carry out village development. The BPD  should be an extension and a forum for the community to channel aspirations for  the expected development through its functions. The purpose of this study is to  determine the function of the BPD in village development and to understand the  obstacles faced by the BPD in Bakung Udik Village, Gedung Meneng District.  This study uses an empirical normative legal research method using a statutory  approach, a case approach, and a conceptual approach. This study uses the  Theory of Legal Effectiveness from Soerjono Soekanto.    The results of the study show that First, the implementation of the function  of the Bakung Udik BPD in infrastructure development is carried out by the BPD  accommodating community aspirations through the hamlet head, then the  aspirations are sorted according to priority and included in the development  program plan. The BPD together with the village head discusses these aspirations  in the musrenbang. After an agreement between the BPD and the village head, the  results of the musrenbang are ratified into village regulations, namely the Village  Budget. The BPD supervises the implementation of the regulation and supervises  the performance of the village head by going directly to the field to ensure there  are no deviations. Second, several obstacles were found faced by the BPD,  including; Lack of capacity and competence of BPD members; Minimal  Community Participation in Village Deliberations; Limited Budget and Facility  Support; Lack of Coordination with the Village Government; and Lack of  Guidance and Direction from the Regional Government.   Keywords: BPD, Village Development, Village Autonomy
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2025-02-07
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/83582/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/83582/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/83582/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Riskon, Ahmat  (2025)  FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/83582/