TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints83836
UR  - http://digilib.unila.ac.id/83836/
A1  - Aulia , Febri Yanti 	
Y1  - 2024/05/02/
N2  - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu
mempunyai fungsi dalam pencegahan dan sebagai penegak hukum yang
berwenang menindaklanjuti laporan atau temuan terkait dengan pelanggaran
Netralitas ASN. Pada Pemilihan Presiden 2019 Bawaslu RI merilis terdapat
pelanggaran terkait netralitas ASN sebesar 1.096 pelanggaran, yang dimana di
Provinsi Lampung terdapat sebanyak 22 pelanggaran dan sebanyak 1 pelanggaran
di Kota Bandar Lampung terkait dengan netralitas ASN yang telah
direkomendasikan kepada KASN sampai dengan selesai. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana
penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengawasan dan
penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bandar Lampung
terkait dengan netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019. Penelitian ini
dilakukan di kantor Bawaslu kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yaitu penanganan pelanggaran
netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah dijalankan dengan baik dan
optimal hal tersebut terbukti dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai
dengan selesai yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap
seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas
ASN pada Pemilihan Presiden 2019 di kota Bandar Lampung namun ada
beberapa hambatan atau tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal
Bawaslu kota Bandar Lampung diantaranya: kurangnya SDM, ketidak pahaman
ASN terhadap regulasi, praktik penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN
belum tegas, terkait dengan sanksi oleh KASN terhadap pelanggar tidak diberikan
sanksi hukum yang jelas secara spesifik jenisnya, kurangnya supremasi hukum
yang kuat terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu.
Kata Kunci : Netralitas ASN, Penanganan Pelanggaran, Pemilihan Presiden 2019
The General Election Supervisory Body (Bawaslu) in organizing elections has a
function in prevention and as law enforcer with the authority to follow up on
reports or findings related to violations of ASN Neutrality. In the 2019 election,
Bawaslu RI released that there were 1,096 violations related to ASN neutrality, of
which in Lampung Province there were 22 violations and 1 violation in Bandar
Lampung City related to ASN neutrality which had been recommended to KASN
until completion. This research uses a qualitative research type with a descriptive
approach, where this research provides an overview of how the monitoring and
handling of violations committed by Bawaslu in the city of Bandar Lampung is
related to the neutrality of ASN in the 2019 presidential elections. This research
was conducted at the Bawaslu office in the city of Bandar Lampung. Based on the
results of research conducted by researchers, the results showed that the handling
of ASN neutrality violations in the 2019 presidential elections had been carried
out well and optimally. This was proven by the successful handling of the
violations until they were completed, namely one case of one of the ASN's
partiality towards a Presidential candidate at that time which was indicated by
violations of ASN neutrality in the 2019 presidential elections in the city of
Bandar Lampung, but there were several obstacles or challenges originating from
internal and external Bawaslu in the city of Bandar Lampung including: lack of
human resources, ASN's lack of understanding of regulations, practices for
handling violations of ASN neutrality were not yet firm, related to sanctions by
KASN violators are not given clear legal sanctions specifically for their type,
there is a lack of strong legal supremacy related to the duties and functions of
Bawaslu.
Keywords: ASN Neutrality, Handling Violations, 2019 Presidential Election.
PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA

PEMILIHAN PRESIDEN 2019

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)
AV  - restricted
ER  -