TY  - GEN
ID  - eprints8386
UR  - http://digilib.unila.ac.id/8386/
A1  - 0412011102, Asta Bratawijaya
Y1  - 2008/03/03/
N2  - Abstrak


Konflik bersenjata di Libanon antara kelompok bersenjata Hizbullah dengan Israel terjadi
pada Bulan  Juli-Agustus  2006.  Salah  satu  organisasi  internasional  yang  berwenang
menyelesaikan konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masalah yang timbul
dari  pernyelesaian  konflik  Hizbullah-Israel  oleh  PBB  adalah  bagaimana  peranan  PBB
menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon dan apakah peranan serta usaha-usaha yang
dilakukan  PBB  dalam  menyelesaikan  konflik  Hizbullah-Israel  di  Libanon  telah  berdasarkan
prinsip-prinsip  penyelesaian  konflik  dalam  hukum  internasional.  Tujuan  dari  penulisan  karya
ilmiah  ini  adalah  menganalisis  dasar  hukum  PBB  ikut  serta  dalam  menyelesaikan  konflik
Hizbullah-Israel  di  Libanon  dan  peranan  dan  usaha-usaha  yang  dilakukan  PBB  dalam
menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel.
Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  pustaka  bahan  hukum  internasional  yang  relevan
dengan  masalah.  Data  tersebut  diolah melalui  tahap  pemeriksaan,  penandaan,  penyusunan,
sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan
masalah.  Hasil  pengolahan  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  kemudian  dilakukan
pembahasan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  peranan  PBB  dalam  menyelesaikan  konflik  HizbullahIsrael  adalah  Dewan  Keamanan  PBB  mengeluarkan  resolusi  1701  yang  membentuk  operasi
peace keeping berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Peranan dan usaha penyelesaian konflik yang
ditempuh  oleh  PBB  sepanjang  mengenai  penghentian  permusuhan,  menegakkan  integritas  dan
kedaulatan  Pemerintah  Libanon  dengan  mengirim  tentara  Libanon  dan  pasukan  perdamaian
UNIFIL,  menarik  mundur  tentara  Israel,  dan  menyerukan  kepada  negara-negara  lain  untuk
membantu  memulihkan  keadaan  Libanon  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Piagam  PBB  yang
memuat prinsip penyelesaian konflik  yaitu prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan
dan  penghormatan  atas  kedaulatan  dan  integritas  negara,  sedangkan  tindakan  PBB  yang  tidak
sesuai adalah menolak permintaan pemerintah Libanon pada awal konflik, tidak melucuti senjata
Hizbullah  dan tidak  memberikan  sanksi  kepada  negara  Israel  yang  melakukan  agresi  yang
merupakan pelanggaran dari prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, penghormatan
atas kedaulatan dan integritas negara serta netralitas.
TI  - PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH ? ISRAEL DI LIBANON OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
AV  - restricted
ER  -