%0 Generic
%A 0542011023, Alvin wijaya
%D 2010
%F eprints:8389
%T ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
%U http://digilib.unila.ac.id/8389/
%X Abstrak      Anggota militer atau prajurit yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI)  yang  dipilih  dan  ditunjuk  oleh  negara  untuk  menduduki  status tertentu  yang  mempunyai otoritas karena diberi tugas memimpin baik kesatuan/dinas/jabatan atau  bagian  yang  besar  maupun  yang  kecil  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keberadaan  TNI  merupakan  simbol  keamanan  negara  yang  sangat  berarti untuk  melindungi  masyarakat  pada  umumnya  dan  negara  pada  khususnya  dari  serangan  atau gangguan dari dalam maupun dari luar (ekstern/intern). Namun ada juga Oknum  militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika, oleh karena itu  negara harus memiliki anggota TNI yang telah diberi keterampilan militer sehingga  cakap  dalam  menjalankan  tugas-tugas  sebagai  bakti  anak  bangsa. Agar  terciptanya  ketertiban  yang  lebih  berdisiplin  dalam  lingkungan TNI sehingga  merupakan  kelompok  tersendiri  untuk  mencapai  tujuan  tugasnya  yang  pokok  untuk  itu  diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan  umum.  Maka  dirancang  Undang-undang  yang  berlaku  bagi  anggota  militer  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Peradilan  Miliiter.  Keberadaan  peradilan  militer  diperkuat  oleh  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  mempunyai  peradilan  tersendiri  dan  komandan-komandan  mempunyai  kewenangan  penyerahan  perkara. Berdasarkan  uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah  penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Anggota  Militer, apakah  faktor-faktor  penghambat  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer.  Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis  empiris. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan cara membaca, mencatat  dan mengutip buku-buku  yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian  dan  data  primer  adalah  data  yang  bersumber  dari lapangan  dengan  melakukan  penelitian  langsung  dilokasi  penelitian  yang  selanjutnya dilakukan  pengolahan  data  kedalam sub bahasan disertai analisis.  Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan dapat  diketahui  bahwa  1).  Proses  penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Anggota  Militer melalui  tiga  tahap  yaitu a).  Dengan proses  penyidikan/pemeriksaan  pendahuluan oleh penyidik, b). Proses pemeriksaan lanjutan, c). Penyerahan perkara  dan  penuntutan 2). Adapun  yang  menjadi  faktor-faktor  penghambat  dalam  proses  penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh anggota  militer adalah tidak ditemukannya saksi dikarenakan ia melarikan diri, Membutuhkan  waktu yang lama untuk mengumpulkan barang bukti dikarenakan pemeriksaan urine  dan darah dilakukan di pusat laboratorium forensik Polri cabang Palembang, di dalam  lingkungan militer adanya sikap anggota militer yang tidak kooperatif dalam proses  penyidikan dan adanya sikap atasan/komandan kesatuan yang cenderung kurang tegas  dalam  menetapkan  hukuman  serta  kecenderungan  untuk  menutupi  (melindungi)  kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, Sedangkan dari masyarakat umum yang  terjadi  faktor  panghambat  proses  penyidikan  adalah  adanya  ketakutan  untuk  melaporkan dan memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh  oknum  militer. Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penegakkan  hukum  itu  sendiri antara lain adalah faktor Undang-undang (hukumnya sendiri), faktor penegak  hukum,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakkan  hukum,  faktor  masyarakat dan faktor kebudayaan.  Setelah  penulis  melakukan  penelitian  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Psikotropika  yang  dilakukan  oleh  Anggota  Militer  di  Detasemen  Polisi  Militer II/3,  maka  penulis  berpendapat  bahwa a.  Hendaknya  penyidik  dalam  tindak pidana militer selalu tanggap dengan permasalahan yang timbul di masyarakat,  karena  di  dalam  masyaraka  ada  ketakutan  untuk  melaporkan  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana dan, b.  Hendaknya  penyidik  lebih  profesional  dalam  melakukaan  penyidikan  dan  harus  melakukan  kerjasama  agar  penyelesaian  tindak  pidana yang dilakukan oleh anggota militer dapat dilakukan lebih cepat.