%A Yuaz Zahra	 Nadinda 
%T PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung)
%X Pada tahun 2019-2023 terdapat beberapa permasalahan terhadap Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bandar Lampung, seperti halnya konflik
internal dan eksternal ormas. Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) terhadap ormas penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah
kegiatan yang sebenarnya sesuai dengan rencana yang telah di buat. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Kesbangpol Kota Bandar Lampung terhadap ormas. Penelitian ini menggunakan
teori pengawasan menurut Siagian (2005) dengan indikator penetapan standar,
pengukuran kegiatan, dan melakukan tindakan koreksi yang kemudian di
kombinasikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan ormas jenis pengawasan internal dan
eksternal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi,
dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan pemerintah
daerah terhadap organisasi kemasyarakatan di Kota Bandar Lampung sudah
berjalan dan sudah memenuhi ketiga indikator. Adapun yang menyebabkan
kurangnya pengawasan Badan Kesbangpol terhadap ormas adalah pada indikator
pengukuran kegiatan, yaitu Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung tidak
melakukan pengawasan setiap enam bulan sekali, melainkan melakukan satu kali
pengawasan terhadap ormas dalam setahun, hal tersebut dikarenakan kurangnya
keseriusan dalam melakukan pengawasan terhadap ormas.
Kata Kunci: Pengawasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi
Kemasyarakatan.

In 2019-2023 there were several problems with Mass Organizations (Ormas) in
Bandar Lampung City, such as internal and external conflicts with mass
organizations. It is important to monitor mass organizations by the National Unity
and Political Agency (Kesbangpol) to find out whether the actual activities are in
accordance with the plans that have been made. The aim of this research is to
determine the supervision carried out by the Bandar Lampung City Kesbangpol
Agency on mass organizations. This research uses supervision theory according to
Siagian (2005) with indicators of setting standards, measuring activities, and
carrying out corrective actions which are then combined with the Regulation of
the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 56 of 2017
concerning supervision of mass organizations, types of internal and external
supervision. This research was conducted using qualitative methods and using
data collection techniques through interviews, documentation and observation.
The results of this research show that local government supervision of community
organizations in Bandar Lampung City is already underway and has met the three
indicators. What causes the Kesbangpol Agency's lack of supervision of mass
organizations is the activity measurement indicators, namely the Bandar Lampung
City Kesbangpol Agency does not carry out supervision every six months, but
instead carries out supervision of mass organizations once a year, this is due to a
lack of seriousness in carrying out supervision of mass organizations.
Keywords: Supervision, National and Political Unity Bodies, Mass Organizations
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints83999