creators_name: Nurul, Mayza creators_id: 2012011227 type: other datestamp: 2025-02-17 08:00:27 lastmod: 2025-02-17 08:00:27 metadata_visibility: show title: KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ispublished: pub subjects: 300 subjects: 340 subjects: 343 full_text_status: restricted abstract: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 mencapai 4,23%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kabupaten memiliki kewenangan bidang tenaga kerja dalam perencanaan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran terbuka di daerah. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana landasan hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah? dan Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengurangi Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah?. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak terkait. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Landasan hukum dalam kebijakan ini berkaitan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perbup No. 21 Tahun 2021 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Elektronik. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan perbup terkait yang mencakup penempatan tenaga kerja lokal, BKK, dan jobfair berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Kebijakan; Pengangguran Terbuka; Lampung Tengah The Open Unemployment Rate (TPT) in Central Lampung Regency in 2023 will reach 4.23%. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the Regency has the authority in the field of labor in job planning, labor placement and expansion of job opportunities in order to reduce open unemployment in the region. The formulation of the problem in this study is what is the legal basis and authority of the local government in formulating and implementing employment policies in Central Lampung Regency? and What is the policy of the Central Lampung Regency government in reducing the open unemployment rate in Central Lampung Regency?. This study uses normative juridical legal methods against policies implemented by the Manpower and Transmigration Office of Central Lampung Regency, in addition to that the researcher also conducted interviews with related parties. The results of this study show that the legal basis in this policy is related to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, and Perbup No. 21 of 2021 concerning Labor Placement and Expansion of Electronic-Based Employment Opportunities. The policies that have been carried out by the Central Lampung Regency Government based on the relevant regulations covering the placement of local workers, BKK, and job fairs are running effectively Keywords: Policy; Open Unemployment; Central Lampung date: 2024-07-03 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: Nurul, Mayza (2024) KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/84091/1/ABSTRAK%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84091/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84091/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf