title: PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN    DI PROVINSI LAMPUNG
creator: Shaffira Maharannie Putri, Arkian Arief
subject: 300 Ilmu sosial
subject: 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
description: Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang berwujud sebagai layanan  umum, yang berfungsi sebagai aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah  dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sendiri telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, saat  ini infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi topik pembahasan yang  menarik di Indonesia. Mengingat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung  yang rusak hingga menuai kritikan dari masyarakat. Permasalahan yang akan  diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hak masyarakat atas  infrastruktur jalan di Provinsi Lampung? (2) bagaimana upaya pemerintah dalam  pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber    data sekunder, serta tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-  undangan dan konseptual. Pengolahan data analisis kualitatif dan tabulasi, serta    bentuk kesimpulan yang deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1)  masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi, ikut berpendapat, dan  mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan akibat kerusakan dan kesalahan  pembangunan infrastruktur jalan. Namun pemerintah masih kurang cepat dalam  menanggapi pengaduan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak, serta  penetapan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. (2)  pemerintah telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran perbaikan  infrastruktur jalan, melakukan pada 72 ruas perbaikan infrastruktur jalan,  menetapkan target kemantapan jalan. Namun, kurangnya anggaran dan SDM yang  memadai, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang  menjadi faktor penghambat upaya pemerintah. Maka penting untuk pemerintah  meningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM, dan meningkatkan  pengawasan. Sehingga masyarakat akan memperoleh hak mereka, serta  terhindarnya kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai di Provinsi Lampung.  Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemenuhan Hak, dan Provinsi Lampung.    Road infrastructure is a public facility in the form of a public service, which  functions as accessibility that connects regions and improves the community's  economy. Road infrastructure itself is regulated in Law Number 2 of 2022  concerning Roads. However, currently road infrastructure in Lampung Province is  an interesting topic of discussion in Indonesia. Considering the damaged  condition of road infrastructure in Lampung Province, it has attracted criticism  from the public. The problems that will be examined in this research are (1) what  are the community's rights to road infrastructure in Lampung Province? (2) what  are the government's efforts to fulfill people's rights to road infrastructure in  Lampung Province. This research uses normative legal research methods, with  secondary data sources, as well as qualitative research types with statutory and  conceptual approaches. Data processing, qualitative analysis and tabulation, as  well as deductive conclusions. The results of the research show (1) the community  has the right to participate, share opinions, and receive compensation for accidents  resulting from damage and errors in road infrastructure construction. However,  the government is still not quick enough to respond to public complaints regarding  damaged road infrastructure, as well as determining compensation amounts that  do not correspond to community losses. (2) the government has made efforts by  allocating a budget for road infrastructure repairs, carrying out 72 sections of road  infrastructure repairs, and setting targets for road stability. However, the lack of  adequate budget and human resources, as well as inadequate community  supervision and participation are factors hampering the government's efforts. So it  is important for the government to increase community participation, improve  human resources, and improve supervision. So that people will get their rights,  and avoid inadequate road infrastructure conditions in Lampung Province.  Keywords: Road Infrastructure, Fulfillment of Rights, and Lampung  Province.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-07-03
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/84095/1/ABSTRAK%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/84095/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/84095/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Mahasiswa%20Unila.pdf
identifier:   Shaffira Maharannie Putri, Arkian Arief  (2024) PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/84095/